LAMA tak lagi terdengar, paska berlangsungnya Memorandum of Understanding (MoU) , Helsinki tahun 2005. Pihak mantan kombatan GAM yang kini telah lebur dalam Lembaga Komite Peralihan Aceh (KPA), kembali melakukan gebrakan dengan tujuan upaya pemberdayaan ekonomi para mantan kombatan.
Hal itu terungkap saat Ketua KPA Muzakkir Manaf bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak menemui Menteri Pertahanan Riamyzard Ryacudu, di Kantor Kemenhan, kemarin.
Kedatangan Muzakkir Manaf atau Mualem bersama Abu Razak diterima langsung oleh Menhan Ryamizard.
Dalam kunjungan itu Mualem sempat diterima juga oleh Mayjen TNI TA Hafil yang juga mantan Pangdam IM dan kini menjadi Asisten Kesiapan Operasi Pertahanan Negara Kemenhan. Seperti diakui oleh Abu Razak kepada awak media, pada pertemuan yang berlangsung satu jam antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB itu, Mualem menyampaikan program pengembangan ekonomi bagi para mantan kombatan GAM, yang kembali diwacanakan oleh Pemerintah Aceh melalui pembagian lahan atau model land reform.
Tokoh sentral mantan kombatan itu meminta agar Menhan mendukung program tersebut, sebagai bagian untuk lebih memberdayakan para mantan kombatan GAM yang kini telah lebur di tengah masyarakat.
Proyek pemberdayaan itu sendiri bukan hanya sebatas bidang tanaman pertanian, namun juga mencakup sector peternakan dan perikanan.
Menhan Ryamizard tampak memberi atensi positif atas program pemberdayaan dimaksud, bahkan ia meminta Mualem untuk mengusulkan proposal ke Kemenhan, hingga nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Kita patut bangga dengan upaya yang dilakukan oleh Mualem tersebut. Walaupun kita tahu jika program nyaris serupa telah terhenti ibarat tanpa berita atau pemberitahuan.
Padahal kita juga tahu jika pemberdayaan mantan Kombatan itu menjadi bagian utuh dari MoU Helnsinki yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 padai Gedung Rakyat di jantung Kota Helsinki.
Program pembagian lahan tersebut telah dimatangkan sejak era Plt Gubernur Azwar Abubakar. Termasuk dengan pemberian dana segar serta fasilitas lainnya. Semua itu dilakukan agar para mantan kombatan itu bisa memulai hidup baru secara mandiri di tengah masyarakat.
Namun belakangan, masalah lahan itu tak berjalan maksimal jika tidak mau dikatakan gagal. Sementara itu kisruh masalah pemberian dana segar juga sempat mengemuka. Akhirnya masalah lahan itu seperti tak lagi punya gaung. Padahal itu adalah amanah dari MoU Helsinki di Finlandia sana.
Fenomena tersebut ditengarai terjadi karena banyak hal, termasuk perencanaan yang kurang matang, data penerima manfaat juga diklaim banyak pihak bias, hingga factor soliditas di kalangan penerima yang kadang juga jadi kendala.
Kini Pemerintah Aceh kembali mewacanakan hal serupa, dengan rencana ploting dana yang juga tak sedikit tentunya.
Kita berharap rencana pemberdayaan itu benar benar terlaksana secara efektif, tepat sasaran serta tepat target. Problem masa lalu yang membuat program itu tak maksimal, hendaknya jadi cermin untuk pelaksanaan kali ini. Kita sangat tak menginginkan jika program itu hanya sekadar untuk menarik anggaran, hingga ujung ujungnya bernasib sama dengan tahap pertama.
Untuk itu dibutuhkan komitment kuat mengarahkan mindset hidup para mantan kombatan, agar benar benar komit dengan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, dengan menekuni sector pertanian secara umum. Bukan lagi terbuai dengan glamournya dunia konstruksi atau hal sejenis. Tentu saja program itu terencana secara baik dan bukan sekadar program cilet cilet!
Nurdinsyam
Pemimpin Redaksi
