Real Time Real News
Sekda pada kesempatan itu bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas KLA. Ia didampingi oleh wakil Ketua Gugus Tugas Reza Mahnur SSTp dan Plt Asisten I Mirdha Iksan SSTp. Didepan kepala OPD, camat dan kepala puskesmas A Haris berharap keseriusan untuk mengimput data untuk kota layak anak. “Kalau ada kekurangan mari sama-sama kita lengkapi dan benahi sampai akhir masa pengimputan,” katanya
Walikota menyoroti masih adanya ASN, termasuk PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang tidak disiplin, bahkan hanya tercatat secara administrasi tanpa kehadiran nyata di kantor. Ia menegaskan bahwa ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan tidak akan ditoleransi, termasuk bagi pejabat yang memiliki kedekatan dengan pimpinan
Mereka menyatakan memperkerjakan kembali tenaga kerja yang sebelumnya di PHK akibat penegasan penerapan UMP, membayar gaji kepada seluruh tenaga kerja sesuai ketentuan UMP Provinsi yang berlaku, mentaati serta melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta ketentuan Pemko Lhokseumawe.
Dengan ketidakhadiran Dedi Mulyadi, maka tersisa satu bakal calon yang menyatakan siap untuk terus maju ke pencalonan, yaitu Abdul Halim dan akhirnya Abdul Halim ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua terpilih PWI Aceh Utara periode 2026-2029.
Pertemuan bertajuk rapat koordinasi Pemko dengan pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe berlangsung terbuka. Sebanyak 14 anggota dewan yang hadir mendapat kesempatan untuk mengkritik, menyarankan dan menyampaikan ide untuk pembangunan kota ke depan
selama menjabat sebagai keuchik sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG), tersangka diduga melakukan sejumlah penyimpangan
Pembentukan P2K harus segera dilakukan setelah penetapan tuha peut. Pentingnya segera lahir P2K ujar Haris karena tim independent ini bisa segera bekerja sehingga pilciksung bisa serentak di Lhokseumawe.” Pencoblosan diharapkan bisa di bulan April,” katanya.
Pemko Lhokseumawe tidak bisa mengembangkan fasilitas kesehatan di tempat itu. Oleh karena itu ia terus memperjuangkan penyerahan aset rumah sakit dari LMAN kepada pemerintah daerah, sekaligus telah mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hingga kini, Lhokseumawe tercatat sebagai satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki RSUD sejak dimekarkan 25 tahun lalu.
Keluhan yang disampaikan pengelola RS dan klinik swasta tambah sumber tersebut bukan hanya dicatat oleh DPMPTSP dan Dinas Kesehatan tetapi menjadi catatan kritis walikota. Harapan mereka supaya ada kebijaksanaan pemko terhadap gaji nakes menjadi topik utama pertemuan. Secara umum mereka menyatakan kewalahan membayar honor dan akan ada kebijakan PHK untuk nakes bila opsi bayar gaji sesuai UMP diterapkan. Kemudian opsi lain adalah gaji yang diberikan tidak mencapai UMP tetapi disampaikan sesuai kesepakatan antara walikota dengan pihak rumah sakit. Kalau opsi ini bisa diaminkan, maka tidak ada pengurangan tenaga kerja dan rumah sakit tidak kewalahan
Kopian SK nomor 100.3.3.3-570 tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Kota Lhokseumawe telah beredar luas di kalangan masyarakat Dalam daftar tersebut tertera bahwa penerima bantuan merupakan hasil pendataan dan validasi data kependudukan by name by address (BNBA), serta assement yang direkapitulasi perkecamatan.