Real Time Real News
meski layanan poli dihentikan sementara, Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi 24 jam, sebagai garda terdepan dalam menjamin akses layanan kesehatan, yang cepat, responsif, dan profesional.
Dengan kerja sama tersebut membuka jalan bagi RSUD-TP Abdya, untuk menjadi bagian dari jaringan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran USK Aceh.
Mereka menyatakan memperkerjakan kembali tenaga kerja yang sebelumnya di PHK akibat penegasan penerapan UMP, membayar gaji kepada seluruh tenaga kerja sesuai ketentuan UMP Provinsi yang berlaku, mentaati serta melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta ketentuan Pemko Lhokseumawe.
“Pengawasan akan terus kami lakukan. Jangan sampai ada yang menganggap sidak ini hanya seremonial. Kami serius menjaga pelayanan publik tetap maksimal,” ungkap Sardiman.
“Penyebutan keracunan MBG pada tahap ini, menurut kami masih terlalu dini. Kami memahami kekhawatiran masyarakat, tetapi kesimpulan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan ilmiah,” ujar Andika
penerapan E-SEP berbasis fingerprint dan aplikasi Fiesta, digunakan untuk memastikan kesesuaian data peserta secara aman dan akurat, sekaligus mendukung akuntabilitas pelayanan kesehatan.
Pemko Lhokseumawe tidak bisa mengembangkan fasilitas kesehatan di tempat itu. Oleh karena itu ia terus memperjuangkan penyerahan aset rumah sakit dari LMAN kepada pemerintah daerah, sekaligus telah mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hingga kini, Lhokseumawe tercatat sebagai satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki RSUD sejak dimekarkan 25 tahun lalu.
Selama tiga hari, tim medis lintas negara, memeriksa para penyintas bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya, serta menenangkan anak-anak yang masih menyimpan trauma akibat bencana.
Keluhan yang disampaikan pengelola RS dan klinik swasta tambah sumber tersebut bukan hanya dicatat oleh DPMPTSP dan Dinas Kesehatan tetapi menjadi catatan kritis walikota. Harapan mereka supaya ada kebijaksanaan pemko terhadap gaji nakes menjadi topik utama pertemuan. Secara umum mereka menyatakan kewalahan membayar honor dan akan ada kebijakan PHK untuk nakes bila opsi bayar gaji sesuai UMP diterapkan. Kemudian opsi lain adalah gaji yang diberikan tidak mencapai UMP tetapi disampaikan sesuai kesepakatan antara walikota dengan pihak rumah sakit. Kalau opsi ini bisa diaminkan, maka tidak ada pengurangan tenaga kerja dan rumah sakit tidak kewalahan
Keberpihakan Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH yang mengadvokasi nakes, satpam dan petugas non medis di RS swasta ujar Asrul suatu hal yang patut disyukuri dan aspresiasi. “Nakes dan non nakes di RS swasta beserta kami dari PPNI berterimakasih pada pak wali,” katanya.