Dr Amrizal J Prang: Pilkada Berbiaya Mahal

Ini masih dugaan meskipun secara eviden sulit membuktikan karena para calon tidak terbuka menyampaikan kepada publik, bahkan anggaran yang dilaporkan kepada penyelenggara ada kemungkinan berbeda dengan realitas dikeluarkan.
Dr Amrizal J Prang. Foto dokumentasi pribadi.

Iklan Baris

Lensa Warga

LHOKSEUMAWE | ACEHHERALD.COM – Lobi antar partai politik sudah dilakukan menyongsong pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kalkulasi terkait basis dukungan, perolehan kursi hingga bisa mengusulkan calon serta bangunan koalisi untuk bisa mengajukan calon.

Hasil diskusi Acehherald dengan beberapa kalangan elite politik, LSM, akademisi dan masyarakat mengisyaratkan bahwa pilkada pada bulan November nanti tidak gampang.

Kalau tiket untuk mengusung calon gubernur/wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menggunakan perolehan kursi DPRA dan DPRK hasil pemilu tahun 2019 maka tidak terlalu sulit dan para calonpun akan nyaman.

Namun, kalau menggunakan tiket perolehan kursi DPRA, DPRK hasil pemilu tahun 2024 maka akan terjadi eskalasi kepentingan yang sangat luar biasa.

Apa alasannya? Hasil temuan di lapangan pada Pileg tahun 2024 terjadi politik uang yang sangat luar biasa. Sebagian pemilih datang ke tempat pemungutan suara setelah ia mendapat bayaran dari caleg atau timses.

Seorang bakal calon walikota Lhokseumawe yang ditanyai Acehherald mengaku masih punya keinginan untuk mencalonkan diri. Ia masih menghitung peluang serta kemungkinan transaksional nantinya.

“Melihat ada caleg yang terpilih hanya dengan mengandalkan uang maka saya pesimis,” katanya.

Pilkada Mahal

Terkait fenomena ini, pakar hukum tatanegara Unimal, Dr Amrijal J Prang, SH., sepakat dengan hipotesa bahwa pilkada tahun ini sangat mahal.

Ia menjelaskan, bercermin pada Pilpres dan Pileg pada Februari lalu membutuhkan biaya tinggi. Ini masih dugaan meskipun secara eviden sulit membuktikan karena para calon tidak terbuka menyampaikan kepada publik, bahkan anggaran yang dilaporkan kepada penyelenggara ada kemungkinan berbeda dengan realitas dikeluarkan.

Amrizal risau dengan suasana demikian. Jika itu yang terjadi distorsi pilkada maka tidak ada lagi kedaulatan rakyat. Justru yang terjadi adalah sebaliknya malah uang yang berdaulat.

Baca Juga:  Rumah Aspirasi Relawan Diresmikan, PPP Siap Menangkan Ganjar di Pilpres

Penulis : Yuswardi

Kata Kunci (Tags):
Dr Amrizal J Prang, pakar hukum tatanegara Unimal, pilkada, politik uang,

Berita Terkini

Haba Nanggroe