NURANI saya terusik, ketika membaca sebuah pernyataan menggigit dari rekan Wiratmadinata, dosen senior FH Unaya, yang juga seorang Doktor Ilmu Tata Negara. “Munculnya fenomena para Ketua Parpol –terutama Parnas–di Aceh yang ramai ramai ‘menyerahkan diri’ untuk rela sekadar jadi ‘Cawagub’ dalam bursa kontestasi politik pemilihan Gubernur Aceh pada Nopember 2024 mendatang, secara jelas menunjukkan Aceh sedang krisis kepemimpinan sekaligus macetnya kaderisasi,” demikian Wira yang juga mantan Jubir Pemerintah Aceh sekaligus seniman itu.
Wira–demikian pria itu disapa koleganya, menyebut itu sebagai bentuk trust poltik yang sedang terjun bebas.
Benarkah itu? Memang jika dilihat secara kasat mata itu adalah hal tak terbantahkan. Betapa tidak, sedikitnya tercatat ada beberapa Ketua Parnas di Aceh yang berebutan menjadi Wakil Mualem (Muzakir Manaf) yang telah didekalarasikan oleh Partai Aceh untuk menuju kontestasi politik Aceh satu. Mereka antara lain, TM Nurlif (Golkar), Mawardi Ali (PAN), Muslem (Demokrat) hingga Iliza Saduddin (PPP). Bahkan sebelumnya, muncul nama Taufifqul Hadi dan Safaruddin yang masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPR Aceh.
Karenanya jangan berkecil hati jika muncul rumors, mereka tiarap karena merasa tak mampu lagi bertarung di lapangan, akibat pakem voter yang telah berubah. Partai telah menjadi milik keluarga, kader sudah tak mau capek capek hanya untuk memasang bendera atau lari sana sini untuk jadi peramai kampanye.
Kini, semuanya harus dilakukan secara transaksional, mulai dari memasang bendera di pinggir jalan yang diukur menurut panjang jalan serta jumlah baliho atau bendera, hingga membayar voter dan saksi. Tak ada lagi cerita ditanggung secara kolektif, kecuali ditanggung secara pribadi dan keluarga. Semua harus berbayar!
Jujur saja, saat ini mesin kader yang masih hidup, walau juga megap megap–kecuali didukung fulus kuat–hanya dimiliki oleh partai lokal. Parnas nyaris tak memiliki jaringan yang bisa dimenej secara idiologis. Parnas kini nyaris seperti seorang dirijen yang tak memiliki orchestra. Ia bermain sendiri ibarat seorang pemain pantomim. Berlakon dalam sepi tanpa kata dan komando lagi.
Fenomena ini jelas terlihat pada Pileg yang lalu, ketika sebuah partai berubah menjadi mesin politik milik keluarga dan nyaris menjadi ladang pencarian keluarga. Mulai dari suami, istri, anak hingga menantu terlibat dalam kontestasi Pileg. Ada yang terpilih suami dengan istri, ada yang terpilih anak dan ibu, serta lainnya. Dalam konteks ini, kaderisasi partai hanya cerita pengantar tidur. Parpol telah berubah dari lembaga pengkaderan menjadi dinasti keluarga.
Mungkin menyadari konteks seperti inilah, maka bisa jadi, ramai ramai Parnas di Aceh, meluruk untuk jadi wakil saja. Modal dikit, nggak usah susah gerakkan kader yang hanya mau asal ada fulus, jaminan kemenangan pun rasanya sudah di depan mata.
Namun di tengah itu muncul pula isu bola rebound. Ya bola yang mantul dari gagang basket dan dimasukkan oleh pemain lawan yang terdekat. Dalam pemainan sepakola, bola rebound atau bola muntah itu, adalah bola mantul dari kiper dalam skrimit di kotak 16, lalu didapat oleh lawan dan dihentakkan ke dalam gawang menerjang jaring.
Sejarah membuktikan di Aceh, ada dua kali ‘copilot’ Aceh mendapatkan boal rebound secara tak terduga, ada Azwar Abubakar kala Abdullah Puteh masuk Cipinang, ada pula Nova Iriansyah yang ketiban bola rebound saat Tengku Agam alias Irwandi tersandung kasus hukum dan masuk jeruji. Nova mendapat waktu nyaris empat tahun menjadi Aceh 1, walau waktu naik hanya berposisi sebagai Wagub. Kedua figur yang ketiban bola rebound itu dari parnas (PAN dan Demokrat). Adakah fenomena ramai ramai menjadi Bacalon Wagub) terkait dengan isu bola rebound? Wallahu a’lam bishawab.
(*) Pemred acehherald.com, Ketua Forum Pemred Aceh
