
BANDA ACEH | ACEH HERALD
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh yang berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk lembaga penegak hukum, mengendus adanya campur tangan mafia human trafficking atau perdagangan manusia dalam rangkaian kedatangan migran Rohingya ke Aceh.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Aceh, Drs Mahdi Effendi, kepada Aceh Herald, Selasa (06/10/2020) malam, saat ditanya seputar keberadaan migran Rohingya di Aceh saat ini. “Kita mencium adanya aroma aksi mafia penyelundupan manusia untuk urusan human trafficking, dan kami sudah mendapatkan bukti konkret itu, sesuai koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan jajaran kepolisian,” ujar Mahdi Effendi.
Ditambahkan, dari hasil penelusuran, dugaan mafia trafficking itu melibatkan lintas negara dalam bentuk segitiga, yaitu Malaysia-Lhokeumawe (Aceh)-Medan (Sumut). Ketiganya berkoordnasi sejak dimulainya perekrutan calon manusia perahu, dengan para calon harus membayar ke calo dengan jumlah tertentu.
Nantinya pihak dari Aceh akan menjemput di tengah laut dengan dalih menemukan dalam kondisi terlunta lunta di tengah laut. Setelah itu baru didaratkan di Aceh dengan dalih rasa kemanusiaan. “Kami sudah telusuri modus itu dan sudah mengamankan terduga pelakunya,” kata Mahdi.
Dikatakan, seharusnya jika memang terkait kemanusiaan, bisa dilakukan seperti tindakan pemerintah Malaysia yang tegas dengan memberikan suplai logistik serta langsung melepaskan kembali mereka ke perairan internasional. “Sementara kalau kita di Aceh, justru ditunggu dan didaratkan, dengan alasan kemanusiaan. Padahal dalam musim pandemi saat ini, tindakan itu sangat berisiko tinggi tersebarnya covid-19, karena mereka dari luar negeri,” tandas Mahdi.
Dibeberkan, bukti mafia human trafficking itu sudah didapat, terutama dari pengakuan orang orang yang telah diamankan. Selain itu sudah bukan rahasia lagi, banyak kaum Rohingya yang hilang saat sudah dikamp. Terutama anak anak gadis yang diduga dikirim ke Medan via darat. Selain itu juga mereka yang masih usia produktif.

Mahdi lebih jauh menyatakan rasa keprihatinannya kepada Lembaga penanggung jawab pengungsi dunia dari PBB yaitu UNHCR yang terkesan lepas tangan. “Kami sudah menyurati UNHCR, namun hanya ada janji-janji untuk menunggu aksi mereka. Sementara para migran itu tetap butuh logistik hingga sarana MCK yang memadai. Jika tidak warga di sekitar camp makin resah, karena seringa ada WC terbang di sekitar camp. Kalau sudah begini siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Mahdi yang mantan Kadishub Aceh Besar itu.
Data yang ada di Aceh Herald, jumlah migran Rohingya yang mendarat di gelombang terakhir adalah 297 orang, sebelumnya juga telah mendarat sebanyak 99 orang. Penelusuran lebih jauh terungkap jika para pengungsi rombongan terakhir itu adalah bagian dari sebuah kapal besar dengan muatan 800 orang. Di tengah laut mereka ‘dibagi’ atas beberapa kapal dan sempat disandera di tengah laut, karena tidak melunasi ‘biaya lari’ kepada calo. Manusia perahu itu juga telah ditolak di Malaysia dan Thailand.(*)
PENULIS : NURDINSYAM




















