BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Rumors rencana pergantian Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ditanggapi secara beragam. Sebagian Kepala Dinas yang dihubungi secara terpisah, terkait isu yang secara gamblang menyebutkan nama nama Kepala SKPA yang akan diganti itu menanggapi secara dingin. “Sejauh ini kami masih bekerja seperti biasa, belum ada instruksi apapun, termasuk warning terkait mutasi,” kata Azhari, Kadiskop Aceh.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) sebagai lembaga yang paling terkait dengan kebijakan mutasi dan reposisi di Pemerintah Aceh, Abdul Qahar, secara terpisah mengatakan, sejauh ini ia juga belum menerima instruksi apapun terkait mutasi eselon dua serta yang berkonsideran dengan hal itu. “Kami belum menerima instruksi apapun terkait mutasi dari pihak atasan. Termasuk tentang rumors mutasi 13 Kadis di jajaran Pemerintah, seperti runors mutasi yang tersebar dalam dua hari ini,” kata Qahar, Selasa (26/08/2025) tadi malam, saat sedang bertugas mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta.
Ketika ditanya seputar namanya yang juga disebut-sebut akan dimutasi dari posisi sebagai Kepala BKA, Qahar hanya menanggapi dengan senyum. “Intinya begini, sebagai orang yang diberi amanah oleh atasan, saya siap untuk menjalankan dan mengamankannya. Kini saya dipercaya sebagai Kepala BKA, ya….saya jalankan. Konon lagi sejauh ini belum ada warning apapun terkait mutasi termasuk posisi saya di BKA,” kata Qahar yang saat dihubungi acehherald.com baru selesai berdiskusi ringan dengan Mualem (sapaan akrab Muzakir Manaf) di Jakarta.
Sementara itu Kadis Perindag, Muhammad Tanwier atau akrab disapa Baong, saat dihubungi, Rabu (27/08/2025) bakda subuh tadi dan menanyakan seputar namanya yang masuk line up miutasi Eselon 2, hanya menanggapi dingin dingin saja. “Bagi saya jabatan itu amanah dan bukan warisan. Jadi kita sikapi dengan biasa biasa saja, ya….keep and cool,” kata Baong yang intinya bersikap tenang dengan tetap menjalankan tugas dan tidak melakukan hal hal yang kontraproduktif.
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Zal Sufran, Kadis Peternakan Aceh yang tiba tiba juga masuk line up bakal dimutasi. Baginya, jabatan itu adalah titipan yang harus dijalankan sesuai dengan koridor tupoksi masing masing. Penilaian semuanya tergantung dengan atasan yang memberikan amanah. “Sejauh ini kami masih bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan, dan belum ada instruksi apapun, termasuk pemberitahuan bakal ada mutasi. Jikapun itu terjadi, sebagai staf kami siap untuk mematuhi kebijakan atasan,” tandas Zalsufran.
Beberapa kalangan menyayangkan tentang lemparan rumors mutasi itu, karena bisa melemahkan spirit kerja jajaran SKPA. Akibat mereka tiba tiba digilas dengan isu mutasi, dan tentu focus untuk bekerja akan bias. Konon lagi saat ini Pemerintah Aceh sedang merancang APBA 2026. Selain itu juga sedang menggodok rencana APBA-P tahun 2025, yang harus finish 30 September 2025 di DPRA sesuai dengan regulasi di Kemendagri.
Kerja Mugee Jabatan
Selain itu berhembus rumors jika lemparan isu mutasi itu sebagai kerja kontra intilijen oknum oknum yang selama ini sering memposisikan diri sebagai makelar jabatan atau sering disebut mugee jabatan.
Kelompok yang mengaku merasa dekat dengan ring 1 Pemerinmtah Aceh itu sepertinya melempar bola panas, untuk melihat respon target terhadap isu dimaksud. Dalam kondisi ini, ada terjadi politik dagang sapi, dengan ‘lelang jabatan’ di balik layar. Siapa yang berani membeli dengan harga tinggi, maka akan mendapatkan posisi yang dikehendaki, minimal aman di posisi semula. Namun semua itu hanyalah rumors yang beredar secara liar.
Sumber terpercaya menyebutkan, salah seorang pejabat yang masuk isu mutasi itu, bahkan sudah dua kali masuk line up terlempar keluar octagon eseon 2, namun dengan cepat melakukan manuver ‘mee bungkoh’ hingga ia aman aman saja. Entah kali ini ia akan sukses kembali atau keluar dari elite Pemerintah Aceh.
Sumber sumber lain menyebutkan, dengan kondisi saat ini, minat untuk masuk ke jajaran eselon 2 atau bahkan eselon 3 sekalipun di Pemerintah Aceh, menurun tajam. Bahkan banyak yang memilih mundur karena tak tahan dengan sistem yang ada. Termasuk isu premanisme yang melanda jajaran SKPA, seperti di Dinas Perkim Aceh awal bulan ini.
Terakhir Kadis Kesehatan Munawar dan Direktur RSUDZA Isra Firmansyah yang ‘lempar handuk’ alias mundur dari jabatannya. Berat dugaan, tradisi mundur itu akan terus berlanjut, dan ini menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah Aceh, terutama untuk menjamin kelancaraan operasionalnya.
