LHOKSEUMAWE|ACEHHERALD.Com, Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Lhokseumawe tidak mengemberikan. Dana yang terkumpul setiap tahun hanya berkisar antara Rp 60 – 70 Milyar dan tidak ada peningkatan. Untuk menunjang pembangunan kota Lhokseumawe saat ini hanya bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kalau tahun 2027 nanti pemerintah pusat menghentikan dana bagi hasil migas atau yang lainnya maka daerah ini akan kolaps dan tidak bisa melaksanakan pembangunan.
Stagnannya PAD kota terungkap dalam pertemuan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2026. Diskusi pada tanggal 10 April 2025 di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe memperlihatkan sebuah tanda bahwa Walikota Dr Sayuti Abubakar SH MH dan Wakil Walikota Husaini SE harus bekerja keras menggali PAD.
Moderator acara Dr Maryudi bersama narasumber dari Bappeda Aceh, Bank Indonesia, Plt Kepala Bappeda Lhokseumawe Reza Mahnur SSTP M.Kesos mengupas bagaimana strategi membangun dan menggali PAD ke depan. Kabid Program, Pendanaan dan Pembangunan Bappeda Aceh Muhammad Ichsan ST MT M.Eng mengupas secara umum kondisi Aceh dan Lhokseumawe pada khususnya. Kemudian utusan dari BI menyampaikan tentang kondisi ekonomi Lhokseumawe yang harus mendapat perhatian serius.
Persoalan yang tergambar dalam forum itu adalah kiat menggali PAD kota. Sebab, suka atau tidak suka penopang pembangunan daerah petro dolar saat ini sekitar 80 persen dari dana trasnsfer pusat. Cara yang harus dilakukan oleh pemko adalah menggali PAD sebaik mungkin dari sektor jasa, perdangan, perikanan, perdagangan, parkir, perhotelan atau dari sektor lain yang dianggap potensial.
Tentu saja, upaya cepat Sayuti Abubakar sangat diperlukan untuk pembenahan ini. Pajak dari sektor perizinan harus dicek secara akurat dan seksama. Pemasukan dari sektor perizinan apakah itu IMB atau yang lainnya harus diminta list kepada pejabat terkait di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP). Ini harus dikontrol apalagi di dinas yang mengeluarkan izin tersebut ada reklame yang begitu banyak terpajang di jalan umum.
Kemudian dari sektor parkir, perdagangan harus dilakukan intervensi langsung. Siapa dan berapa uang yang terkumpul setiap bulan dan pertahun harus diketahui oleh walikota. Melalui pintu inilah orang nomor satu Lhokseumawe ini bisa melihat dan mencatat berapa PAD yang masuk.
Pekerjaan Pemko nantinya akan lebih berat dalam hal pendistribusian anggaran yang sudah cekak (terlalu kecil). Pada tahun 2026 dengan dana Rp 60-70 Milyar beban Pemko akan tambah berat dalam belanja disebabkan harus membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Lahirkan Dinas Pasar
Sementara itu pegiat anggaran Lhokseumawe dan Aceh Utara Asra Rizal menyampaikan harapan pada walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar. Anggaran yang minim harus menjadi perhatian dari Pemko untuk mencari atau menggali PAD secara serius.
Sifat menunggu transfer dana dari pusat yang menjadi pegangan OPD Lhokseumawe setiap tahun harus dihilangkan. Dana transfer akan segera hilang dan tidak mungkin bisa mensupport penuh pembangunan daerah ini. Inovasi dari walikota sangat diperlukan untuk memajukan kota. Asra menyarankan agar Pemko melahirkan Dinas Pasar yang tugasnya menghimpun dana dari pasar atau sejenisnya. Pergerakan ini tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh bidang saja tetapi harus digawangi oleh OPD.
Kemudian lahirkan Dinas Pendapatan Daerah secara permanen juga. Bidang Pendapatan yang berada di DPKAD mesti dimekarkan sehingga dinas ini bisa secara full menggali PAD serta mencari sumber pendapatan baru. Hal yang sama juga pada sektor pariwisata dana koperasi. Masing-masing sektor ini mesti lahir OPD sehingga secara mandiri mereka bisa memprogramkan dan mencari dukungan dari Kementerian terkait.
Lalu, saran Asra Rizal penempatan kepada OPD nantinya baik di dinas perizinan atau OPD lainnya harus mereka yang mampu bekerja keras, inovatif dan punya koneksi ke Jakarta. Kepala OPD bukan hanya menunggu dana transfer tetapi harus gesit mencari dana dari sektor lain.
