BANDA ACEH I ACEHHERALD.om – Dosen senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB Unsyiah), DR Muchlis Yunus SE MS, mengatakan, masalah kemiskinan di Aceh harus ditanggulani sejak dari hulu, dengan melakukan reorintasi pemanfaatan anggaran, sehingga dana yang ada benar benar ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. “Efektifkan penggunaan anggaran yang turun ke Aceh dengan mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata mantan Ketua KNPI Aceh itu.
Menurutnya, reorientasi pemanfaatan anggaran terutama dana Otsus adalah dengan mengarahkannya pada sektor sektor produktif. Sementara yang konsumtif yang sifatnya tak membuka lapangan pekerjaan dan tidak mendorong investasi, sebaiknya ditinjau kembali…
Ditambahkan, saat ini poltical will Pemerintah Aceh ke arah sektor produktif itu belakangan ini sudah ada, namun diperlukan backup oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk itu investasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh, dan juga pihak pihak lain yang ingin menanam investasi di Aceh, perlu dibuka pintu khusus.
Selama ini kesan tarik menarik di anggaran, membuat indikator produktif itu sering terabaikan. Selain itu stake ho;der anggaran di Aceh secara konsisten tidak menggiring ke arah yang produktif. Akibatnya, peningkatan anggaran nyaris tak signifikan dengan upaya penciptaan lapangan kerja karena ekonomi produktif yang kurang tumbuh dan berkembang secara patut.
Karena, dengan investasi dimungkinkan adanya pengembalian, dimungkinkan juga adanya penyerapan tenaga kerja, menghasilkan produk produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu secara paralel akan mendorong pendapatan karena terbukanya lapangan pekerjaan. Hal itu juga secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan. “Kemisikinan muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, hingga berakibat kurangnya pendapatan, dan berujung pada status sosial dengan katagori miskin,” tandas Muchlis Yunus.
Dibutuhkan Kohenrensi Project Dengan Program
Ditambahkan oleh Muchlis, salah satu yang dituntut oleh rajyat kepada Pemerintah saat ini adalah komiment untuk mendorong sektor investasi, tentu saja semua pihak juga harus ikut mendorongnya dengan memberi spirit. Sehingga pemerintah lebih punya tekad untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, dan tentu saja berdampak pada pengurangan angka kemiskinan ke depan.
Jadi sudah saatnya bergeser dari fokus pembangunan infrastruktur yang konsumtif, dengan pembangunan infrastruktur, tapi infrastruktur yang signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Mucklis secara gamblang mengungkapkan, secara kasat mata terlihat jika kucuran Dana Otsus yang begitu besar dalam rentang waktu yang terhitung panjang, seakan kurang produktif. Karena itulah dibutuhkan reorientasi dan penataan ulang kebutuhan infrastruktur produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. “Memang ada pengurangan kemiskinan di Aceh, tapi jujur saja belum signifikan dibanding dengan kucuran dana yang ada. Artinya, indikasi kemajuan ada, namun belum seperti yang diharapkan. Karenanya tetap dibutuhkan percepatan percepatan khusus, sebab kemiskinan adalah penyakit kronis, yang tak boleh diobati dengan pengobatan normative, namun perlu tindakan cepat, taktis, terukur, efektif dan harus intens. Atau semacam task force.”.
Task force diperlukan, dengan multi disiplin, multi sektor yang harus terintegrasi. Artinya, setiap project yang dibangun itu harus diukur sampai ke impactnya, “Jadi input, output, roses, out came, dan impact harus diukur, sehingga, yang paling penting, bagi siapapun evaluator, tidak hanya melihat dalam dimensi project semata, tapi diperlukan evaluasi terhadap program. Sangat mungkin, projek itu sukses, tapi jarang atau kurang konsis dengan keberhasilan program.. Yang pening program, misalnya program pengentasan kemiskinan dengan membagi beras ke masyarakat, serta membangun rumah dhuafa.
Berasnya terealisasi, rumah juga teralisasi, tetapi tidak mengurangi jumlah penduduk miskin. Ini helas ada some thing wrong, kemiskinan,tetap saja tak tereliminir. Ini akibat tidak paralel antara program dengan project. Seharusnya ada korelasi positif antara project dengan program, hingga tujuan akhir akan tercapai.Nah jangan program ke kanan, justru project lebih awal tergiring ke kiri.
Untuk itulah dibutuhkan koherensi antara project dengan program penengantasan kemiskinan misalnya. Tapi itikad baik Pemerintah Aceh sudah ada, tinggal support moral; dari semua pihak, termasuk para perencana misalnya.yang perlu kejelian dalam melihat identifikasi masalah, dengan cara turun ke lapangan perlu mengevaluai indikator, dengan menntukan key performance indicator (KPI), bagi kemiskinan misalnya. Dalam hal ini, masyarakat juga memperlihatkan warna asli, dengan tidak dilandasi kepentingan poltik misalnya. “Ini pure economic dan butuh tindakan yang ekonomi pula yang dibackup secara politis. Bukan malah kegiatan politis dibackup oleh kepentingan ekonomi.
Penulis : Nurdinsyam
