JAKARTA – ACEHHERALD.com

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap terpilihnya Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun, semakin meningkatkan kualitas sistem peradilan. Ia mengingatkan agar Syarifuddin berhati-hati, mengingat banyaknya godaan yang akan menerpa Ketua MA.

“Kini waktu jugalah yang akan menjawab apakah beliau akan mampu menjaga integritasnya sebagai Ketua MA. Karena jabatan baru yang diembannya ini penuh godaan. Mengingat sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam Trias Politika, peran Mahkamah Agung tak kalah penting dibanding kepresidenan (eksekutif) dan perwakilan rakyat (legislatif),” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (6/4).

Ia berharap, Syafruddin bisa memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keadilan masyarakat. Menurut Bamsoet, putusan seorang ketua MA sangat berpengaruh. MA sebagai ujung tombak penegakan keadilan, memikul tanggung jawab yang tak ringan.

“Pertanggungkawaban tugas dan kinerjanya tak hanya di hadapan manusia saja, melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Bamsoet.

Mantan ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM ini menilai sosok Muhammad Syarifuddin tepat memimpin MA. Syarifuddin mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas untuk membawa Mahkamah Agung menjadi lembaga yang disegani rakyat.

Rekam jejak Syarifuddin yang memulai karier hakim di Pengadilan Negeri Kutacane, Aceh Tenggara pada 1981, hingga menjadi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 2011, dan terakhir sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sejak 2016 ini terbilang tanpa masalah. Membuktikan integritas yang bersangkutan sebagai hakim sudah teruji dan terbukti.

Bamsoet pun mengajak rakyat memberikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim. Sebagaimana sudah dilakukan rakyat dalam mengawasi lembaga kepresidenan maupun para anggota dewan perwakilan rakyat. Apalagi di era digital saat ini, sangat mudah bagi rakyat mengawasi tindak tanduk dan perilaku menyimpang para hakim maupun institusi peradilan di berbagai daerah.

“Tinggal jentikan jari di media sosial, rakyat bisa membuat viral suatu kejadian yang akhirnya bisa mendapat perhatian luas. Karenanya para hakim dan institusi peradilan jangan bermain-main dengan kekuasaan yang dimiliki. Sangat penting bagi hakim dan institusi peradikan menjaga profesionalitasnya sebagai ‘wakil Tuhan di bumi’ dalam menjaga keadilan masyarakat,” ujar Bamsoet.

Dilansir dari situs Mahkamah Agung, Syarifuddin mengawali karier di peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada 1981. Kariernya dirintis di Pengadilan Negeri Kutacane, Aceh Tenggara pada 1984.

Pada akhir 1990, dia kemudian pindah ke PN Lubuk Linggau hingga 1995. Hingga kemudian dia melanjutkan tugas sabagai hakin di PN Pariaman pada 1995 dan di PN Baturaja pada 1999. Hingga kemudian, pada 2003 dia dipromosikan menjadi hakim di PN Jakarta Selatan.

Karier ini menempatkan dia menjadi Wakil Ketua PN Bandung pada 2005-2006 dan menjadi Ketua pada 2006-2011.

Pada 2011, Syarifuddin mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, dia dipercaya menjadi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Jabatan eselon I ini diemban hingga akhirnya terpilih sebagai hakim agung pada tahun 2013.

Setelah dua tahun menjabat hakim agung, HM Syarifudin dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan.

Syarifuddin resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 Mei 2016. Ia diangkat sebagai Wakil Ketua berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2016 tanggal 26 April 2016. Lelaki kelahiran Batu Raja, Sumatera Selatan, pada 17 Oktober 1954 ini juga tercatat pernah mengenyam pendidikan pascasarjana di Universitas Parahyangan Bandung. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Mohammad Saleh yang memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2016. Ia terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial periode 2016-2021 pada pemilihan yang diselenggarakan di Gedung MA pada 14 April 2016.