BANDA ACEH | ACEHHERALD.com — Pengamat publik Usman Lamreung, secara terbuka mengatakan, saat ini sudah bukan rahasia lagi, jika kader partai yang duduk di lembaga legislatif tak mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai anggota dewan atau tak cakap. Semua itu ia sinyalir sebagai buah kegagalan Parpol memenuhi tuntutan persyaratan normatif dan tersirat untuk duduk di kursi parlemen. “Ini hendaknya menjadi catatan bagi partai politik untuk melakukan perekrutan kandidat Caleg yang berkualitas serta berkarakter. Jangan asal main sorong, atau jangan karena keterbatasan sumberdaya manusia lantas memaksa Partai Politik untuk menerima atau menguul kandidat caleg yang dinilai belum mumpuni, demi memenuhi kuota caleg,” kata Usman kepada Acehherald.com, Rabu (8/3/2023).
Dikatakan setidaknya seorang kandidat calon legislator memahami trifungsi seorang anggota parlemen, yaitu fungsi control, bugdeting dan legislasi.
Usman melihat, sejauh ini tidak ada perubahan dalam tatanan politik yang dilakukan oleh parpol itu sendiri, karena masih terksesan asal rekrut. Sehingga kesan yang muncul adalah, perekrutan kandidat Caleg hanya sebagai bagian atau proses hajatan politik dan memenuhi amanah konstitusi.
Kemudian dalam konteks perubahan juga tidak dapat dirasakan oleh msyarakat. “Ini yang membuat banyak lahir Caleg- caleg yang tidak memiliki kapasitas karena tidak adanya proses perkaderan yang baik serta berurut kacang di tubuh partai,” tutur Usman.
Ditambahkan, akibat lahirnya anggota dewan yang tidak memiliki kapasitas akhirnya secara langsung berbuah pada hasil produk politik yang tak berkualitas, karena tidak mampu menjalankan peran sesuai dengan amanah kontitusi dalam hal ini trifungsi legislator.
Yang lebih parah, kader – kader parpol juga tidak mampu memahami apa tujuan dan fungsi dari parpol itu sendiri. Hingga terkesan sudah disorientasi dan banyak mereka merasakan menjadi kader serta anggota legislatif hanya bagian dari mencari lapangan pekerjaan saja, layaknya pekerjaan ASN, perusahaan swasta dan bahkan juga belajar dari kontraktor. “Karena proses rekruitmen tidak dijalankan dengan baik, maka dapat kita lihat bersama saat ini banyak dewan kita lari orientasinya, dan terkesan hanya memenuhi syahwat kepentingan pribadi, bukannya melihat bagaimana keadaan hajat hidup rakyat yang telah memberikan ‘pekerjaan’ pada dirinya.
Penulis : Andika Ichsan/Banda Aceh
