BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Seribuan masyarakat yang didominasi kaum ibu, sejak Senin (30/12/2024) pagi, menggeruduk Kantor Gubernur Aceh. Mereka yang umumnya berdatangan dari luar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar itu–umumnya dari lintas timur Aceh–datang dengan dalih mengambil bantuan keuangan, seperti informasi yang sampai kepada mereka.
Bukan hanya sekadar datang, mereka juga membekali diri dengan proposal yang berisi berbagai macam usaha dengan nilai sampai puluhan juta rupiah. Belakangan dipastikan jika para penggeruduk Kantor Gubernur itu adalah korban dari informasi hoak yang sengaja dilakukan oknum oknum tak bertanggungjawab.
Pola informasi hoak itu terhitung pola lama, yakni mengirimkan informasi secara berantai, termasuk melalui platform media sosial. Seakan akan ada bantuan cuma cuma di Kantor Gubernur yang mulai dibagikan pada hari ini, Senin (30/12/2024). Pola serupa sudah beberapa kali dilakukan, terutama dengan isu bantuan meugang serta bantuan THR, dengan sasaran tembak kantor hingga kediaman gubernur/bupati/walikota. Lebih parah lagi, saat kontestasi politik, tiba tiba rumah kandidat didatangi ribuan orang, dengan dalih adanya bantuan. Padahal itu adalah hoak dan patut diduga dari kelompok berseberangan yang ingin menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas sang kandidat.
Seribuan warga itu berdesakan di lokasi Pelayanan Administrasi Persuratan Biro Umum Setda Aceh. Mereka membawa bundel semacam proposal, ada yang lengkap dengan gambar situasi, bahkan ada yang menggenggam nyaris sepuluh proposal yang semuanya diacungkan ke atas. Para penggeruduk itu sepertinya akan mendaftarkan proposal mereka.
Ketika ditanya oleh beberapa orang, umumnya mereka mengaku tak tahu siapa yang menyampaikan informasi, karena dilakukan secara berantai. Saat ditanya lebih jauh, para pendatang itu tampak bungkam, seakan ada yang disembunyikan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh adalah tidak benar. “Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoak,” ujar Akkar Arafat dalam keterangannya di Banda Aceh.
Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. “Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025,” jelasnya.
Sementara untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera dilakukan verifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026. “Langkah verifikasi itu dilakukan secara berlapis untuk menghindari adanya faktor faktor di luar koridor ketentuan yang telah digariskan. Bukan hanya berpedoman dengan proposal yang dimasukkan,” tandas Akkar.
Karo Adpim Setda Aceh itu juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.
“Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ujar Akkar.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.
