BIREUEN l ACEH HERALD
MENYAHUTI keresahan dan keluhan keuchik dan aparatur Gampong di Kabupaten Bireuen, usai beredarnya kabar akan adanya pemotongan jerih keuchik dan aparatur gampong Tahun Anggaran 2021 mendatang.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), ikut melakukan pertemuan dengan sejumlah keuchik dalam Kabupaten Bireuen, di Rumah Aspirasi HRD, Jumat (06/11/2020).
Dalam pertemuan dalam suasana penuh keakraban ini, para keuchik itu menyampaikan beberapa aspirasi penting kepada Anggota Komisi V DPR RI itu.
Disamping mengungkap beredarnya isu rencana pemotongan penghasilan tetap aparatur desa oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, pertemuan itu juga membahas sejumlah masukan perangkat gampong terkait kebijakan pemerintah setempat selama ini.
Tidak tertutup kemungkinan, apabila dipaksakan dan terjadinya pemotongan jerih aparatur gampong, maka diyakini, terjadi gejolak politik dan sosial di Kabupaten Bireuen. “Saya yakin Bupati Bireuen akan mengambil keputusan bijak terhadap persoalan ini, tentunya perlu dilakukan pengkajian kembali,” kata Bupati Bireuen periode 2012-2017.
Diakui Ruslan M Daud, keuchik merupakan orang pertama yang selama ini berhadapan langsung dengan masyarakat ketika timbul persoalan di tengah masyarakat, termasuk kebijakan menyangkut penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan Covid-19. “Kita juga harus menyadari, seperti terjadinya kesalahan data penerima bantuan atau pendistribusian yang dianggap tidak merata, lalu muncul protes masyarakat,” ujarnya.
Sementara kondisi itu ikut menggiring perangkat gampong, terutama keuchik. Sebab warga langsung menuding dan yang harus bertanggungjawab adalah keuchik bila masalah muncul di dalam desa.
Dirinya sangat menyayangkan bila jerih keuchik dan aparaturnya terjadinya potongan, kendati alasan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.
Dengan terjadinya pemotongan ini, secara otomatis berdampak terhadap pengurangan pendapatan daerah. Tetapi tidak berarti kalau jerih aparatur desa itu harus terpangkas. “Menyahuti kondisi ini, tentu perlu adanya kebijaksanaan pemerintah ketika menyusun anggaran belanja,” imbuhnya.
Di bagian lain, HRD mengakui begitu paham kondisi pemerintah Kabupaten/Kota saat ini, terutama Kabupaten Bireuen. Belakangan beban keuangan yang melonjak guna memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah.
Kendati demikian HRD meyakini, kalau Bupati Bireuen saat ini tidak akan mengandalkan dana APBK semata guna memenuhi kebutuhan belanja pembangunan di Kabupaten Bireuen. “Saya yakin, Bupati Bireuen tetap aktif menggali sumber-sumber dana lain, baik bersumber dari APBA serta dari APBN. Sejatinya kebutuhan belanja aparatur Gampong di Bireuen tidak terganggu, dan jerih Keuchik tidak akan terpangkas,” sebutnya.
PENULIS : FERIZAL HASAN
