BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, membuka Rapat Koordinasi Provinsi terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022, di Hotel Hermes Palace, Rabu (21/9/2022).
Rakor itu dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 di seluruh wilayah Indonesia, yang di amanatkan Presiden RI, termasuk di Tanah Rencong.
Pembukaan Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 di Provinsi Aceh itu tampak dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Wilayah Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan seluruh stakeholder terkait.
Rapat Koordinasi Provinsi terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022, yang mengusung tema ‘Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat’ itu ditandai dengan penabuhan rapa-i, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat serta penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan REGSOSEK antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Aceh dan Forkopimda Aceh.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh mengharapkan agar semua pihak untuk bisa ikut membantu BPS dalam pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 ini.
“Ini dinilai penting untuk menyatukan persepsi, langkah dan strategi, sehingga pelaksanaan REGSOSEK Tahun 2022 bisa berjalan baik dan memberikan hasil sesuai harapan,’ ujar Achmad Marzuki.
“Tolong dicermati dengan baik. Tentunya Rapat Koordinasi (Rakor) ini untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan narasi apa yang diharapkan oleh BPS agar itu menjadi sama. Saya juga inginkan itu bisa satu data,” tegas Ahcmad Marzuki.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Aceh, Ahmadriswan Nasution, mengatakan REGSOSEK adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia yang terintegrasi, menuju Indonesia yang lebih baik.
Ahmad mengatakan, data adalah salah satu faktor penting untuk pembangunan, di mana hal itu masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus membenahinya, khususnya dalam aspek akurasi dan pemutakhiran data, guna mengefektifkan program perlindungan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.
“Tantangan yang dihadapi saat ini terkait target sasaran bantuan sosial kemiskinan yang mencakup seluruh penduduk untuk target pembangunan masih minim data,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah mengusung strategi ini, untuk memutakhirkan data guna mendukung program penanggulangan kemiskinan dan berbagai program lainnya dimana, salah satunya dengan melakukan transformasi data menuju REGSOSEK.
“Pendataan REGSOSEK perlu segera dilaksanakan agar dapat dimanfaat oleh seluruh program pelayanan masyarakat. Untuk itu kami adakan Rakor ini dengan seluruh elemen masyarakat, agar info REGSOSEK ini akan tersampaikan kepada seluruh masyarakat, karena REGSOSEK milik bersama,” katanya.
Karenanya, ia meminta semua kalangan untuk bisa ikut berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskan pendataan ini dengan menyosialisasikan REGSOSEK kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat dapat menerima petugas dengan baik serta agar data yang diberikan sesuai yang diharapkan.(*)
