Setelah Berkalang Tahun Nyaris Jadi ‘Rumah Hantu’

KOTA JANTHO – Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP MM melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (22/12/2022) sore.

Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar itu, sebelumnya telah sempat terbengkalai selama bertahun tahun. Sempat berusaha difungsikan oleh pemeritahan sebelumnya, namun gedung itu kembali terbengkalai, hingga para era Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, gedung itu kembali difungsikan sebagai MPP.

Pemkab Aceh Besar menggandeng beberapa institusi untuk menghidupkan MPP sebagai sebuah pusat layanan publik di Aceh besar.

Hadir dalam acara soft launching itu, Kakanwil Kemenkumham Aceh Drs Meurah Budiman SH MH, Sekdakab Drs Sulaimi MSi, Forkopimda, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dian Rubianty, Pj Ketua TP-PKK Aceh Besar Cut Rezky Handayani SIP MM, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, Kepala OPD, pejabat instansi terkait, dan undangan lainnya.

Pj Bupati Iswanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membangun komitmen bersama dan bersinergi menyelenggarakan MPP ini, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar, sehingga dapat dilaksanakan Soft Launching tersebut.

Menurut Pj Bupati Aceh Besar itu, kehadiran MPP ini tentunya sebagai bentuk komitmen dan usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menghadirkan pelayanan prima serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar, dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu atap. “Oleh karena itu, kita berharap kehadiran MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan (terjangkau jarak dan terjangkau dari segi keuangan) bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota Kabupaten, dengan mengubah struktur dan prosedur birokrasi dengan menciptakan efesiensi administrasi,” katanya.

Di samping itu, dengan kehadiran MPP Aceh Besar, diharapkan memberikan juga keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar dalam mendapatkan pelayanan.

Selain itu, diharapkan kehadiran MPP ini  reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat mengubah prilaku dan sikap birokrasi yang condong ke arah paradigma New Public Service yang berorientasi pada pemberian layanan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Beberapa pekan yang lalu, ungkap Iswanto, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga telah menandatangani penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan sejumlah instansi terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Kerja sama penyelenggaraan MPP ini bertujuan sebagai integrasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai jenis layanan instansi Pemkab Aceh Besar dan instansi vertikal.

Pj Bupati Aceh Besar berharap agar seluruh instansi horizontal dan vertikal untuk dapat bersinergi menyukseskan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar, sesuai amanat Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik memiliki maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman.

Kakanwil Kemenkumham Aceh Drs Meurah Budiman SH MH mewakili instansi vertikal menyambut baik kehadiran MPP di Aceh Besar. Diharapkan pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan tanpa adanya praktik pungli. “Masyarakat Aceh Besar tentunya sangat menyambut baik kehadiran MPP ini, ” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Aceh Besar, Agus Husni SP menyebutkan instansi yang sudah menandatangani kerja sama MPP meliputi 17 instansi,, baik vertikal maupun OPD jajaran Pemkab Aceh Besar. “Alhamdulillah, keinginan dan cita-cita yang sudah lama ini, akhirnya dapat diwujudkan berkat dukungan semua pihak,” tambah Agus Husni.