BLANGPIDIE I ACEH HERALD.com – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah, S.Pd. MH., membeberkan ada ancaman defisit anggaran sebesar Rp 70 miliar.
Hal ini terungkap saat Pj Bupati Darmansah diskusi dengan pihak BPK RI yang sedang berada di daerah tersebut.
“Tapi, saya sudah bertekad, Insya Allah, saya berusaha keras sehingga tak terjadi defisit tahun ini sebagaimana harapan yang telah disampaikan Ketua DPRK (Nurdianto) tadi,” tegas Pj Bupati Abdya.
Karenanya, kembali ditekankan bahwa semua program pembangunan harus didukung dengan ketersediaan anggaran, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. “Jika terlalu banyak keinginan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan terjadi defisit,” ungkapnya lagi.
Selain itu, Darmansah juga menegaskan program pembangunan harus sesuai kebutuhan, bukan atas keinginan. Dalam menyusun program kegiatan dilihat antara uang masuk dan uang keluar yang seimbang.
Penegasan tersebut disampaikan Darmansah dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Abdya tahun 2025 di Aula Tgk Dikila Kantor Bappeda setempat, Kamis (4/4/2024).
Penekanan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, diharapkan Pj Bupati Abdya, perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kegiatan. Terlebih lagi, semua program pembangunan harus diimbangi mana yang keinginan, mana yang kebutuhan.
“Terlalu banyak keinginan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun, dimulai dari tingkat desa/gampong, kecamatan, dan kabupaten untuk merangkum semua aspirasi masyarakat dalam rangka membangun Kabupaten Abdya yang lebih baik ke depan.
Akan tetapi, menurut Pj Bupati Darmansah, dalam penyusunan program kegiatan ada satu hal yang perlu dilihat bahwa antara uang masuk dan uang keluar harus seimbang.
“Kita menyusun program sebanyak-banyaknya, ketika nanti dihadapkan dengan ketersediaan anggaran (anggaran terbatas), pasti akan terjadi defisit anggaran,” katanya.
Pembukaan Musrenbang RKPD Abdya 2025 dihadiri Ketua DPRK, Nurdianto ST, Dandim 0110 Letkol Inf Beni Maradona SSos, Sekretaris Daerah (Sekda), Salman Alfarisi ST, Ketua MPU, Tgk Muhammad Dahlan, seluruh Kepala SKPK, para Camat serta pimpinan instansi vertikal, termasuk pihak perbankan di daerah setempat.
Sebelum membuka Musrenbang RKPD, menurut pengakuan Pj Bupati Darmansah bahwa pihaknya sempat diskusi akhir dengan pihak BPK RI yang sudah sekitar 45 hari berada di Kabupaten Abdya.
Selama di Abdya, katanya, BPK melihat semua proses penggunaan anggaran tahun 2023 dan anggaran 2024.
Dalam diskusi tersebut, ujar Darmansah, tahun ini (2024) ada ancaman terjadi defisit anggaran sampai Rp 70 miliar bila melakukan semua kegiatan.
Ancaman berikutnya, kata Pj Bupati Darmansah, Kabupaten Abdya tidak bisa menerima penghargaan WTP dari BPK RI yang telah diterima secara berturut-turut.
Pasalnya, dalam pemeriksaan BPK masih ditemukan Kasbon yang belum dikembalikan. Untuk itu, Pj Bupati menekankan Kasbon tersebut harus segera dikembalikan oleh pihak yang bertanggungjawab.
Tak hanya dua hal itu, ancaman lainnya bahwa Kabupaten Abdya tidak akan mendapat bantuan Alsintan dari pemerintah pusat, dikarenakan banyak Alsintan (alat mesin pertanian) sebagai aset yang sudah tidak terpakai lagi, tapi belum dilakukan lelang.
Merespon ancaman defisit anggaran tahun 2024 dalam jumlah mencapai Rp 70 miliar, Pj Bupati Darmansah mengajak semua pihak terutama dinas terkait, nanti akan ada musyawarah dengan DPRK.
“Mudah-mudahan penggunaan anggaran tahun 2004 ini kita rasionalkan,” ungkap Darmansah.
Lebih lanjut dijelaskan proses penyusunan anggaran dalam Musrenbang kali ini berbeda dengan Bupati definitif. Karena tahun 2025 merupakan rancangan kerja bersama, namun tahun 2026 nanti sudah ada Bupati Abdya yang difinitif yang akan menyusun program sesuai visi misi-nya.
Musrenbang RKPD Abdya tahun 2025 dijelaskan mengusung tema “Pemanfaatan Wilayah Strategis Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Peningkatan Nilai Tambah serta Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah” dengan fokus prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan daerah, pertama, meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek konservasi.
Ketiga, mengoptimalkan produk-produk unggulan menjadi produk yang siap untuk dipasarkan.
Keempat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial berdasarkan kearifan budaya lokal melalui kolaborasi yang tepat. Kelima, penguatan tata kelola pemerintah dan kualitas sumber daya manusia.
Pj Bupati Abdya Darmansah lebih lanjut menjelaskan, dalam forum Musrenbang tersebut akan di sampaikan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Abdya tahun 2025.
Karena itu pihaknya berharap banyak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam Musrenbang untuk dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2025 nantinya selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Senada itu, Ketua DPRK Abdya, juga menyinggung soal defisit anggaran yang perlu mendapat perhatian.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Abdya, Rahmad Sumedi SE menjelaskan, tujuan Musrenbang RKPD tahun 2025: Pertama, menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Abdya tahun 2025 dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi aceh serta pokok-pokok pikiran DPRK Abdya.
Kedua mengklarifikasi dan mensinkronkan usulan prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbang RKPD di tingkat Gampong dan Kecamatan.
Ketiga, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas di tahun 2025.
Adapun peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Abdya tahun 2025 sebanyak kurang lebih 140 orang. Terdiri dari Forkompinda, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Abdya, instansi Vertikal, BUMD, Camat, Ketua Forum Keuchik, Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM, Tokoh Masyarakat, Organisasi Perempuan dan, perwakilan forum anak dan perempuan.
Rahmad Sumedi yang baru bulan lalu mendapat kepercayaan sebagai Ketua Bappeda Abdya menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Abdya 2025 yang dilaksanakan itu merupakan tahap akhir dari serangkaian Musrenbang yang telah dilaksanakan.
Setelah Musrenbang tingkat kabupaten, proses selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir, pelaksanaan review oleh Inspektorat, Fasilitasi Provinsi dan sampai kepada penetapan RKPD Kabupaten Abdya yang direncanakan pada bulan Mei 2024.
Musrenbang RKPD Kabupaten Abdya yang berlangsung satu hari diisi dua pamateri, yaitu Dr Sufirmansyah SE MSi dari Bappeda Provinsi Aceh dan Aditya Eka Saputra SAP, Tenaga Ahli Penyusunan RKPD Kabupaten Abdya tahun 2025.
Penulis: Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
