KOTA JANTHO I ACEHHERALD – Pemkab Aceh Besar akan melakukan koordinasi dengan lintas stake holder di Aceh Besar, untuk menjabarkan secara proporsional dan lebih mengarah sesuai kondisi lapangan, menyangkut kriteria miskin, yang sejauh ini masih menyisakan kontroversi di berbagai kalangan.

Hal itu diungkapkan oleh Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, di sela sela acara review jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Aceh Besar, Kamis (18/08/2022). Acara review itu sendiri berjalan secara marathon selama dua hari, Kamis dan Jumat besok.

Menurut Iswanto, angka kemiskinan yang dilaporkan pihak yang ada, terkesan bombastis. Karena kriterianya diberlakukan secara global dan jauh dari kondisi yang terkait dengan kearifan lokal atau kebiasaan warga setempat.

Pj Bupati Aceh Besar itu mencontohkan tentang kriteria tidak memiliki MCK khususnya WC yang menjadi variable untuk diklaim sebagai miskin. Sementara masih banyak warga yang memang terbiasa taka da ada WC di rumah, karena mereka mau BAB harus jauh dari rumah. Sementara mereka memiliki rumah layak huni, serta fasilitas kendaraan bermotor serta perangkat digital sekalipun. “Jelas ini jauh dari kriteria miskin dan inilah yang terjadi sebenarnya saat ini, termasuk di Aceh Besar,” kata Iswanto.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Aceh Besar memiliki prosentase kemiskinan tahun 2021 sebesar 14,05 persen atau sedikit meningkat dari tahun 2020 yang tercatat di angka 13,84 persen. Sementara angka kemiskinan untuk Aceh di tahun 2021 adalah 15,33 persen.

Secara umum Aceh Besar terhitung lumayan baik dalam hal catatan kemiskinan dibandng dengan daerah lain di Aceh. Aceh Besar termasuk dalam 8 besar daerah kabupaten/kota di Aceh yang ‘terbaik’ dalam hal prosentase kemiskinan. Atau di luar 14 besar daerah yang terhitung miskin di Aceh.

Namun di sisi lain, Iswanto yakin jika secara riil prosentase kemiskinan di Aceh Besar masih di bawah angka prosentse riil dari BPS. “Karena itulah kita akan menggandeng lintas pemangku kepentingan, untuk mengkaji secara lebih jelas dan proporsional soal kemiskinan di Aceh Besar,” kata Iswanto, sejenak mendengarkan review dari Kadinsos Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi, dalam sesi review Dinsos, petang tadi.