JAKARTA | ACEH HERALD – Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” ujar Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/2/2021).
Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal. Mahfud MD menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.
“Beliau kritis, bukan radikalis,” ujar Mahfud MD.
Mahfud Md mencontohkan, Din Syamsuddin adalah pengusung moderasi agama. Din Syamsuddin sendiri pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.
“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” kata Mahfud Md.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan sejatinya, dua organisasi besar pemerintah, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah mengkampanyekan bahwa Pancasila sejalan dengan Islam. Sistem pemerintahan berdasarkan pancasila dipakai dua organisasi besar itu dengan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama.
“Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. Nahdlatul Ulama menyebut ‘Darul Mietsaq’, Muhammadiyah menyebut ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” tuturnya.
Menurut Mahfud, Din Syamsuddin merupakan tokoh kuat pengusung konsep tersebut. Bahkan Mahfud menyebut dirinya sering kali berdiskusi dengan Din Syamsuddin di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
“Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah Jusuf Kalla,” imbuhnya.
Berita ini sudah disiarkan Detikcom dengan judul Tak Proses Laporan dugaan Radikalisme Din Syamsuddin
