BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Konflik lahan antara warga Gampong Titi Poben, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan dengan PT Asdal Prima Lestari kembali memanas pada Rabu, (5/11/2025), puluhan warga turun ke lokasi dan memblokir alat berat milik perusahaan sawit tersebut yang kedapatan membuka lahan di area yang mereka klaim sebagai tanah garapan masyarakat.
Aksi blokir ini bukan kali pertama. Warga menuduh PT Asdal terus memperluas areal perkebunan melampaui batas konsesi dan merambah tanah masyarakat secara sepihak. Mereka menilai perusahaan bersikap arogan dan kebal hukum, karena setiap protes selalu berujung tanpa solusi.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Aceh Fraksi NasDem, Zamzami, ST., M.A.P, mengecam keras tindakan perusahaan dan menuding pemerintah daerah lamban serta terkesan membiarkan persoalan berlarut. “Ini bukan konflik baru, tapi pemerintah seolah tutup mata. Jangan sampai pemerintah justru jadi pelindung perusahaan nakal yang menindas rakyat,” tegas Zamzami.
Ia menilai konflik seperti ini menjadi cermin lemahnya pengawasan dan dugaan adanya permainan dalam proses perizinan. “Kalau izin mereka jelas, kenapa batasnya selalu tumpang tindih? Saya curiga ada permainan di balik keluarnya izin-izin itu. Pemerintah harus berani audit dan evaluasi total PT Asdal,” ujar Zamzami dengan tegas.
Menurutnya, rakyat yang berjuang mempertahankan lahan tidak boleh dikriminalisasi, sementara perusahaan besar yang melanggar aturan dibiarkan bebas. “Negara ini seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi yang rakus. Jangan tunggu konflik berdarah dulu baru bertindak,” tambahnya.
Warga mengaku akan tetap berjaga dan mempertahankan lahan mereka sampai ada kejelasan hukum dan tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan tersebut.
