Kenapa Janji Rp 300 Triliun Biden ke RI Gak Turun-Turun?

JAKARTA | ACEHHERALD.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan di balik pendanaan melalui inisiatif Just Energy Transition Program (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) dari berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, belum juga dicairkan. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan … Read more

Iklan Baris

Lensa Warga

JAKARTA | ACEHHERALD.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan di balik pendanaan melalui inisiatif Just Energy Transition Program (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) dari berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, belum juga dicairkan.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan yang belum juga turun ke Indonesia karena kini Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan dari negara penginisiasi JETP atau International Partners Group (IPG) melalui Sekretariat JETP di Kementerian ESDM, tengah mempersiapkan rencana dan kebijakan investasi yang komprehensif untuk menyalurkan pendanaan tersebut.

“Indonesia mempersiapkan daftar tentang rencana investasinya, itu yang disebut comprehensive investment plan and policy, ini yang akan kita selesaikan sampai pertengahan Agustus. Di situ ada lagi daftar proyeknya gitu,” tuturnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (03/07/2023).

Dadan menyebut, nantinya pendanaan tersebut turun ke Indonesia bisa dalam bentuk yang beragam, sesuai dengan program pengurangan emisi karbon yang telah dipersiapkan oleh Indonesia.

“JETP itu kan program bersama Indonesia dengan IPG ya, itu negara-negara maju G7. Di situ komitmen untuk menyediakan pendanaan untuk percepatan penurunan Efek Rumah Kaca. Bagaimana uangnya, apa turun ke Indonesia? Tidak. Uangnya itu bukan US$ 20 billion masuk ke Indonesia, nggak bukan, jadi modelnya bukan begitu,” jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa model pendanaan tersebut dalam bentuk kombinasi, beberapa di antaranya adalah dengan mekanisme komponen pendanaan brand atau merk, komponen bantuan teknis atau Technical Assistance, dan komponen pinjaman konstitusional.

“Modelnya adalah bahwa nanti akan dikembangkan mekanisme pendanaan. Kan dalam JETP itu ada komponen brand, ada komponen technical assistance, ada komponen pinjaman, ada komponen pinjaman konstitusional, ada yang sifatnya guarantee, ada sifatnya pinjaman komersial. Nah ini melalui sekretariat (JETP) dan bersama IPG-nya kita akan olah ini nanti kira-kira pendanaan akan bentuk seperti apa untuk proyek yang mana,” paparnya.

Baca Juga:  Bagaimana Pertanian Aceh Bertahan di Tengah Pandemi COVID 19?

Dia mengatakan bahwa bagian dari beberapa model tersebut menjadi jaminan agar proyek pengurangan emisi di Indonesia bisa tetap berjalan.

“Modelnya itu kombinasi dari itu kalau investasi itu umumnya kan dananya komersial tapi ada bagian lain ada yang brand, ada yang technical assistance, ada yang sifatnya memberikan jaminan supaya project ini bisa jalan dan nyari dana komersial, tapi diberikan jaminan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Just Energy Transition Partnership (JETP) menepati janji pendanaan sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun. Pasalnya, dana tersebut hingga kini belum cair sejak kesepakatan KTT G20 Bali November 2022 lalu.

Padahal, kata Luhut, Indonesia dalam posisi siap dengan sejumlah programnya. Sehingga. Luhut meminta pihak JETP-lah memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

“Jadi gini dari Indonesia persiapan US$ 20 miliar itu Pak Rachmat (Rachmat Kaimuddin) dengan timnya sudah siap, tinggal dari mereka. Jadi ini kan hasil G20. Nah apakah uangnya ada atau tidak, dia lah yang ngomong,” katanya, sebagaimana dikutip dari detik.com, Minggu (25/6/2023).

Luhut menambahkan, Indonesia juga sudah menyiapkan PLTU batu bara yang akan dipensiunkan. Sebagai informasi, pendanaan itu salah satunya akan digunakan untuk pensiun dini PLTU batu bara.

“Sama kita sudah siapkan mana coal-fired power station early retirement di Jawa,” bebernya.

Sebelumnya, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun (kurs Rp 15.000) dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) dari sejumlah negara maju tergabung dalam G7 dan utamanya dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Pendanaan itu beragam bentuknya, dari hibah, pinjaman hingga bantuan.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu Indonesia dalam transisi energi, salah satunya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Baca Juga:  Menko Muhadjir Buka Muswil ke-39 Muhammadiyah dan Aisyiyah Aceh

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan komitmen pendanaan tersebut dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15 November 2022 lalu.

“Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions. Bersama kami memobilisasi US$ 20 miliar untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi dan memperluas EBT,” kata Biden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).

Sumber: cnbcindonesia.com

Berita Terkini

Haba Nanggroe