Karpet Merah Infrastruktur BPKS dan Asa Wiraswasta Anak Pulau (2)

SEPEDA motor tiga roda jenis VIAR warna hitam yang kami tunggangi sebanyak delapan penumpang, terangguk angguk di jalan berbatu yang kadang diselingi jalan beraspal. Dinding nya seakan mau copot, karena nyaris tak tahan membawa muatan yang jelas jelas berlebihan. “Inilah salah satu kendaraan alternative operasional kami di sini,” kata Ivan (22) anak muda belia, security … Read more

Iklan Baris

Lensa Warga

Pelabuhan Perikanan Samudera BPKS di Pulo Breuh. Foto Ist

SEPEDA motor tiga roda jenis VIAR warna hitam yang kami tunggangi sebanyak delapan penumpang, terangguk angguk di jalan berbatu yang kadang diselingi jalan beraspal. Dinding nya seakan mau copot, karena nyaris tak tahan membawa muatan yang jelas jelas berlebihan. “Inilah salah satu kendaraan alternative operasional kami di sini,” kata Ivan (22) anak muda belia, security BPKS unit Pulo Aceh  yang jadi driver kami.

Tanpa rasa canggung sedikitpun, kami duduk berdesakan di atas kabin VIAR yang biasanya digunakan sebagai moda angkutan sampah di kota kota itu. Sesekali tawa lepas pecah di atas VIAR hitam itu, karena memang selama ini belum pernah merasakan sensasi unik naik VIAR. Irvan sang pengemudi begitu larut dalam situasi hati para tamunya. “Dalam kondisi begini, nilai naik VIAR melebihi apapun, kita bisa menikmai Pulo Breuh se alamiah mungkin, tanpa embel embel apapun,” kata Zulfitri, pengusaha wisata yang akrab disapa Joel Bungalow yang sehari hari akrab dengan tunggangan Jeep Robicon dan Hummer itu.

Pagi jelang siang itu kami ingin menelusuri jalur Lampuyang menuju Gampong Seurapong yang masih termasuk Kemukiman Pulo Breuh Selatan. Karena medan jalan yang tak terlalu terjal, VIAR menjadi salah satu pilihan. “Kita isi bahan bakar dulu sebelum tour,” ujar Ivan, dan kami pun meluncur memulai petualangan, meninggalkan sekreariat BPKS Pulo Aceh yang terlihat representative dilengkapi kamar tidur tamu yang semuanya berAC.

Sekretariat BPKS yang juga jadi mess tamu yang tampak sepi itu menjadi tanda awal hadirnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Pulo Aceh. Sebagaimana diketahui, Sabang dan Pulo Aceh menjadi bagian dari plant wilayah kerja BPKS dengan pengendali Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri atas Plt Gubernur Aceh, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Kami sesekali berhenti untuk mengambil foto pda spot spot pemandangan pesisir yang terasa luar biasa. Hamparan pantai pasir putih dengan lekuk yang memesona membuat siapapun tergiur untuk berhenti dan menikmai anugerah Allah Yang Maha Kuasa itu. Bak pemandu wisata, Ivan menerangkan setiap jengkal wilayah yang kami lewati.

Baca Juga:  Plt Sekda Aceh Besar: APBK Aceh Besar On The Track, Gaji ASN Dibayar Paling Lambat Besok

Kala menempuh jalan beraspal, kami bisa sedikit lega duduk di kabin VIAR, namun saat menelusuri jalan berbatu, kami ikut terangguk angguk dan pasang kuda kuda agar jangan ‘tumpah’ dari kabin saat jalan menikung atau menurun.

Lelah menempuh jalur yang banyak tanpa penghuni, kala memasuki kawasan Gampong Gugop sebuah gampong ‘padat’ penduduk  di Pulo Breuh, mata tertumbuk pada sebuah komplek beratap biru. Itulah Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra yang dibangun oleh BPKS di Pulo Breuh. Pelabuhan Perikanan itu juga fasilitas sandar untuk kapal, ikan kelas Samudra, cold storage dan  pergudangan. “Kita ingin hadir secara allout di Pulo Aceh, sebagai bagian dari upaya pemerintah memberdayakan semua potensi yang ada di Pulo Aceh,” kata Plt Kepala BPKS, Ir Razuardi Ibrahim MT, beberapa waku lalu.

Komimen BPKS itu dibuktikan dengan hadirnya BPKS di Pulo Aceh, dan menjadi salah satu pemicu perubahan signifikan di Pulo Aceh, setidaknya secara infrastruktur. Mulai pelabuhan pendaratan kapal dan mess di Gampong Lamteng di Pulo Nasi, lokasi wisata Nipah Pulo Nasi, pelabuhan perikanan Samudera yang juga bisa dimodifikasi untuk pelabuhan boat penumpang di Gugop Pulo Breuh berikut pergudangan dan mess. Tentunya juga unit perkantoran BPKS yang representative di Lampuyang.

Dermaga Lampuyang Pulo Breuh. Foto M Nasir Yusuf

Kehadiran BPKS juga dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulo Breuh dan Pulo Nasi. Kedua kawasan itu kini telah memiliki jalan lingkar, sebagian besar dalam kondisi aspal homix. Kini Pulo Breuh Utara dan Selatan yang dulunya terpisah, telah dapat dilalui via daratan dengan jarak dari ujung ke ujung sepanjang 30 kilometer lebih. Selain itu Pulo Nasi juga telah terhampar jalan aspal hotmix, walau lebih banyak ditiduri lembu daripada dilalui oleh kendaraan masyarakat. Di kedua pulau itu hanya tampak lalu lalang angkutan pikap L-300 plus dua mobil penumpang plat merah.

Secara infrastuktur rasanya Kecamatan Pulo Aceh tak lagi layak disematkan label 3T (tertinggal, terluar dan terlupakan), karena aspal telah membentang, walau prekuensi penggunaaanya kurang. Hingga ada beberapa bagian jalan yang kembali ditutup semak, serta ada juga yang tergerus jalur air turun ke lembah.

Baca Juga:  Akhirnya, Polda Aceh Capai Target 70 Persen Vaksinasi Dosis I

Salah satu infrastruktur yang masih diharapkan warga Pulo Aceh adalah jambatan penghubung antara Pulo Nasi dan Pulo Breuh yang dipisahkan arus Lampuyang sepanjang 450 meter. Pihak BPKS telah membuat DED untuk project itu. Dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari Kemenkeu sebagai Lembaga pemilik BPKS. Jika jembatan itu direalisir, fungsi Lampuyang sebagai ibukota adminisratif kecamatan Pulo Aceh akan berjalan penuh. Karena mobilitas kedua pulau utama sudah terkoneksi secara utuh.

Problem sebenarnya dari Pulo Aceh adalah itikad baik para pekerja yang mengabdi di kawasan itu, terutama abdi negara. Bukan rahasia lagi, mereka rata rata hanya menjadikan Pulo Aceh untuk kemudahan mendapat label sebagai CPNS. Hasilnya Pulo Aceh tetap suram dalam pemberdayaan. Karenanya, jika pun infrastruktur sudah lumayan baik, masyarakat di sana secara ekonomi masih berjalan di tempat. Bahkan jika mau jujur, jauh lebih berdaya saat Pulo Aceh masih jadi primadona hasil bumi seperti cengkih, kelapa hingga tanaman cabe.

Perlu tindakan taktis dari semua pihak, termasuk pemilik investasi untuk memberdayakan kembali jiwa wiraswasta warga Pulo Aceh. Hingga mereka akan lebih mampu dan struggle dalam menghadapi persaingan secara ekonomi dengan pihak luar. Pemberdayaan itu bisa jadi melalui upaya menjadikan Pulo Aceh sebagai sentra perikanan, seperti yang kini sedang dilakukan BPKS melalui infrastruktur pelabuhan.

Dan satu lagi peluang paling terbuka adalah menjadikan Pulo Aceh sebagai kawasan destinasi wisata bahari seperti Sabang saat ini. Karena memang memiliki potensi besar untuk itu, dan dipastikan bakal menggeliatkan ekonomi Pulo Aceh, karena pengaruh berantai sektor pariwisata yang hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat.

BPKS telah menggelar karpet berupa infrastrukur, tinggal lagi siapa yang mau melanjutkan hingga benar benar langsung memberdayakan masyaraka Pulo Ach secara ekonomi, dan terulanglah kembali era emas cengkih, kelapa serta senra cabai. Bukan hanya bergantung dengan kemurahan hati alam lewat hamparan lautan yang lebih banyak faktor untung untungan. (Nurdinsyam)

Berita Terkini

Haba Nanggroe