JAKARTA | ACEH HERALD.com

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra hadir dalam sidang peninjauan kembali (PK), yang akan diselenggarakan pada Senin, 20 Juli 2020 mendatang. Kejaksaan mengaku akan menangkap Djoko setibanya di PN Jaksel.

“(Saat tiba) Sebelum sidang harus ditangkap. Kalau (Djoko Tjandra) eksekusi, tangkap,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Selatan, Ridwan Ismawanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

Setelah dilakukan penangkapan, namun Djoko Tjandra akan diberikan hak untuk mengikuti jalannya sidang peninjaun kembali (PK). Namun Djoko harus menjalani masa hukuman selama dua tahun bedasarkan putusan Mahkamah Agung pada 2009.

“Silahkan setelah (ditangkap) mau sidang PK lagi kita layani. Harus dieksekusi dulu,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 mewajibkan Djoko selaku pemohon PK hadir di pengadilan. Kecuali Djoko tengah menjalani masa tahanan.

“(Djoko) harus hadir, kalau tidak hadir harusnya (PK) ditolak,” jelasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memberikan kesempatan pada Djoko untuk menjadwalkan sidang PK pada Senin, 20 Juli 2020. Kesempatan itu diberikan setelah dua kali persidangan Djoko mangkir dengan alasan sakit.

Djoko bernama lengkap Djoko Sudiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui. Dia lahir di Sanggau, 27 Agustus 1950. Djoko merupakan pengusaha yang identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis inti properti.

Djoko semakin terkenal setelah bekerja sama dengan pengusaha muda, Setya Novanto yang saat itu menjabat Wakil Bendahara Umum Partai Golkar. Kerja sama itulah awal dari perkara yang melibatkan PT Era Giat Prima (EGP), perusahaan bikinan Djoko dan Setya.  Kasus PT EGP ini kemudian menyeret Djoko ke persidangan.
Pada Januari 1999, Djoko S Tjandra, Direktur PT Persada Harum Lestari melakukan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang dengan pihak Bank Bali (Rudy Ramli dan Rusli Suryadi) mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38.000.000.000 dibuat.

Dibuat juga perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang antara dua pihak yang sama. Namun dalam perjanjian ini, Djoko Tjandra berperan sebagai Direktur PT Era Giat Prima (EGP). Kerja sama ini memunculkan perkara korupsi yang menyeretnya menjadi pesakitan hingga kini masih berbelit dengan kasus hukum.