Sabtu, September 18, 2021

Gubernur Aceh Perpanjang PPKM Mikro Hingga 9 Agustus

Gubernur Aceh Nova Iriansyah

BANDA ACEH | ACEH HERALD–

Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran covid-19.

Ingub Nomor 16/INSTR/2021/ itu dikeluarkan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Ingub tersebut dikeluarkan di Banda Aceh pada Selasa 3 Agustus 2021 dan berlaku hingga 9 Agustus mendatang, kata Kepala Biro Humas dan Protokol (Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Selasa (3/8/2021).

Dikatakan, instruksi gubernur itu ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Dengan keluarnya Ingub baru ini, secara otomatis Ingub yang sebelumnya dikeluarkan tidak lagi berlaku,” kata Iswanto kepada AcehHerald.com, mengutip Ingub tersebut, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa 3 Agustus 2021.

Isi ingub tersebut, lanjut Iswanto, memuat sejumlah ketentuan untuk diterapkan oleh para bupati dan walikota serta para pihak SKPA terkait. Pada poin ke satu Ingub itu, disebutkan agar Bupati/Wali Kota mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong.

Pertama adalah Zona Hijau dengan Kriteria tidak ada kasus Covid 19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Sementara untuk Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Untuk Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sementara untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong.

Pada zona merah, pemerintah harus melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Kemudian mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah. Selanjutnya adalah pelarangan kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

“Pelaksanaan PPKM Mikro berdasarkan Ingub tersebut dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, dasawisma, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya,” kata Iswanto.

Dikatakan, mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko di tingkat gampong bagi gampong yang belum membentuk dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Dari Ingub itu disebut bahwa bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ingub itu, tambah Iswanto, jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak yang rumah terkonfirmasi positif Covid-19, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor.

Sementara jika ASN atau Tenaga Kontrak yang memiliki gejala ISPA, juga tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri.

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring atau online. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/luring (offline), harus menerapkan sistem belajar dua shift sampai empat shift. Jika terdeteksi ada guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif covid-19, akan dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang guru sekolah tersebut.

Selanjutnya, jika dalam keluarga guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif Covid 19, guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bagi mereka yang memiliki gejala ISPA juga tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri.

Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan-kunjungan orang tua santri sementara dibatasi. Para pengajar atau guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19.

Khusus Transkutaradja, jam pengoperasian akan dimulai dari Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB. Kapasitas dari angkutan umum juga sementara akan dibatasi maksimal 50 persen.

Sementara pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, diminta untuk memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 yang lebih ketat di tempat usaha dan membatasi jam operasional untuk warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Sementara kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh agar membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI, POLRI, dan melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.

Ini dia Kabuparen/Kota Level 3

Dalam ingub tersebut, juga disebutkan kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM level 3, yaitu Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Subulussalam, Kabupaten Pidie, Aceh Barat, Aceh Jaya, Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues.

Penetepan Level 3 ini sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan. Dengan kriteria level 3 berdasarkan Diktum Kesatu Angka 2 Huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa untuk Covid-19.

Selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana diktum Kesembilan, diktum ke-12, diktum ke-13, dan diktum ke-17 instruksi mendagri tersebut dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Kabupaten/Kota Level 2

Sedangkan kabupaten yang masuk level 2 meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, Pidie Jaya, dan Simeulue.

Daerah ini ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan. Dengan kriteria level 2, tambah Iswanto, berdasarkan Diktum kesatu angka 3 huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran virus corona.

Selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum kedua sampai diktum ke lima, diktum ke-13, diktum ke-15, dan Diktum ke-17 Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

“Selanjutnya dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Iswanto.

Iswanto menambahkan, untuk para pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan Ingub ini juga akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha.

“Kemudian, setiap orang juga dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iswanto.

- Advertisement -

Related Articles

Nasdem Minta Anies tak Terjebak Isu Pencapresan, Fokus Jakarta Dulu

JAKARTA | ACEH HERALD- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, isu pasangan calon presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin...

Nova Ikut Pertemuan Virtual Bersama Menko Airlangga

 *Bahas Evaluasi PPKM di Luar Jawa BANDA ACEH | ACEH HERALD– Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti pertemuan membahas Evaluasi PPKM, Persiapan World Superbike Mandalika 2021, dan...

Banda Aceh Kembali Targetkan Juara Umum PORA Pidie

BANDA ACEH I ACEH HERALD KOTA Banda Aceh yang sempat menjadi raja kejuaraan olahraga multi event se Aceh atau Pekan Olahraga Aceh (PORA) secara beruntun...
- Advertisement -

Ikuti Kami

22,018FansSuka
0PengikutMengikuti
18,400PelangganBerlangganan

Berita Terbaru

Nasdem Minta Anies tak Terjebak Isu Pencapresan, Fokus Jakarta Dulu

JAKARTA | ACEH HERALD- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, isu pasangan calon presiden Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin...

Nova Ikut Pertemuan Virtual Bersama Menko Airlangga

 *Bahas Evaluasi PPKM di Luar Jawa BANDA ACEH | ACEH HERALD– Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti pertemuan membahas Evaluasi PPKM, Persiapan World Superbike Mandalika 2021, dan...

Banda Aceh Kembali Targetkan Juara Umum PORA Pidie

BANDA ACEH I ACEH HERALD KOTA Banda Aceh yang sempat menjadi raja kejuaraan olahraga multi event se Aceh atau Pekan Olahraga Aceh (PORA) secara beruntun...

Bayi Merah ‘Dikarduskan’ Bersama Kitab Yaasin di Tengah Malam

BLANGPIDIE I ACEH HERALD TINGKAH anak manusia makin keterlaluan. Setidaknya ini yang tercermin dalam peristiwa di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya, Jumat (17/09/2021)...

Jokowi Divonis Bersalah soal Pencemaran Udara, Anies tak Akan Banding

JAKARTA | ACEH HERALD- Presiden Jokowi dan pejabat lainnya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dinyatakan bersalah atas kelalaian mereka dalam menangani polusi udara di Jakarta. Namun, Gubernur DKI...
- Advertisement -