BANDA ACEH  l ACEH HERALD–

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk membangun perekonomian di Aceh, termasuk di daerah-daerah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi berbagai kesulitan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu 30 Juni 2021, malam.

Diskusi itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, Koordinator BEM Nusantara Daerah Aceh Chaidir Furrazinur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Mohd Tanwier, dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA Bappeda Aceh Reza Ferdian.

Chaidir Furrazinur dalam pernyataannya menyebutkan pihaknya mendukung berbagai langkah pemerintah yang memberikan manfaat bagi rakyat kecil.

Begitupun, pihaknya akan tetap mengkritik pemerintah untuk setiap langkah yang dinilai tidak berpihak atau bahkan merugikan rakyat kecil.

“Seperti soal Kapal Aceh Hebat, kita tahu kebijakan itu sangat bermanfaat bagi rakyat yang hidup di pulau, seperti di Simeulue, karena makin memudahkan akses transportasi warga kepulauan,” ujar Chaidir.

Untuk itu, pihaknya mendukung Pemerintah Aceh terkait upaya memutus keterisoliran masyarakat kepulauan di Aceh. Dengan keberadaan Kapal Aceh Hebat, kata Chaidir, perekonomian masyarakat kepulauan juga otomatis akan sangat terbantu karena berdenyut lebih keras.

“Karena itu kami berharap pemerintah memastikan pelayanan terbaik selalu diberikan pengelola kapal kepada masyarakat. Kapal harus selalu standby untuk melayani penyeberangan warga dan barang,” kata dia.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati mengatakan Pemerintah Aceh selama ini terus berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok Aceh, termasuk di daerah kepulauan.

Berbagai dukungan selama ini diberikan kepada masyarakat, untuk membangkitkan perekonomian.

Dukungan itu, kata Dyah, kegiatan yang dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat, seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan melalui Disperindag, PKK, dan Dekranasda Aceh.

Namun begitu, kata Dyah, peran aktif masyarakat juga disebut sangat berpengaruh dan bahkan menjadi penentu sukses tidaknya program tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Dyah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah selalu membuka ruang diskusi kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk dengan para mahasiswa.

“Pemerintah Aceh tidak alergi terhadap kritik. Pemerintah Aceh selalu membuka ruang diskusi dan masukan yang disampaikan dengan mengedepankan etika dan norma-norma yang ada,” ujar Dyah.