BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Pemerhati sosial dan politik kemasyarakatan, Dr Wiratmadinata, SH MH mengatakan, dalam konteks kekinian, Aceh mengalami kemerosotan kualitas diplomasi politik, terutama terkait relasi dengan Pemerintah Pusat. Gagalnya pengelolaan conflict manajemen dalam meredam tegangan-tegangan akibat komunikasi politik yang coercive (memaksa), membuat Aceh banyak kehilangan peluang atas berbagai kesempatan dan ekspektasi kemajuan.
Doktor Wira–demikian sapaan Wiratmadinata–mengungkapkan itu ketika tampil sebagai pembicara utama dalam kegiatan Diskusi Publik di FISIP UIN-Arranirry, Banda Aceh, Sabtu (01/06/2024) tadi. Wiratmadinata yang merupakan alumni “Diplomacy Training Program-DTP, University of New South Wales, Australia”, tahun 2000 itu, mengulik tentang peran warga sipil dalam diplomasi warga. Dikatakan, warga sipil, terutama akademisi, organisasi non-pemerintah (ornop) dan sejenisnya, memiliki peran diplomatiknya sendiri, dalam melakukan perubahan.
Selama masa konflik dan reformasi di Aceh, tahun 1998, Wiratmadinata, adalah aktivis yang giat melakukan diplomasi nasional dan internasional, dalam mengampanyekan pelanggaran HAM di Aceh. Bahkan ia sempat melakukan intervensi dalam Sidang Komisi Tahunan HAM di Geneva, Swiss, bersama beberapa aktivis Aceh dan nasional, pada bulan Maret tahun 2000, dan beberapa tahun kemudian.
Dalam diplomasi, kata Wira, subjek atau pihak yang berkepentingan atas suatu objek wajib memahami cara pandang, budaya, dan positioning pihak lawan atau counterpart. Ia mencontohkan, dalam kondisi posisi lemah, upayakan membangun empati, sebaliknya kalau posisi kita lebih kuat maka bangunlah respect. Sebab setiap pihak memiliki peran, fungsi, posisi, kedudukan, kebutuhan dan harga diri yang wajib dihormati. “Wilayah ini jangan sampai terganggu, saat membangun diplomasi, agar suasana nyaman dan resistensi hilang,” sebut Wira.
Di bagian lain lanjut Wira, khususnya saat berkomunikasi yang bersifat memaksa, akan cenderung melahirkan resistensi dari pihak lain. Setiap resistensi akan menutup pintu empati serta kesepahaman. “Oleh karena itu kita di Aceh, harus merekonstruksi ulang model dan gaya komunikasi politik kita dalam kerangka ‘soft & cooperative diplomacy’, agar kepentingan dan peluang yang muncul bisa kita rebut, demi Aceh yang lebih baik,” ulas Wiratmadinata.
Wira secara lugas memberi contoh kondisi diplomasi politik Aceh yang secara umum terjun bebas, karena tidak ada lagi “diplomat-diplomat” Aceh, yaitu tokoh-tokoh publik yang aktif dan bijak, dan mampu memainkan peran intermediasi. “Statement dan gesture politik Aceh menghasilkan diplomasi yang cenderung mendikte, seakan-akan posisi Aceh lebih kuat dan bersifat hegemonik terhadap Jakarta. Tonenya selalu; Aceh ini beda, Aceh ini khusus, Aceh ini kaya, dan seterusnya. Kita suka jadi singa di atas kertas. Tapi ujungnya kalah dalam eksekusi.”, sehingga hal ini dampaknya memunculkan resistensi dan ketegangan2 yang mengganggu. Kesannya “kram-krum”, kata Wira yang juga mantan Jubir Pemerintah ceh serta tenaga pengajar S2 FH Unaya..
Kesimpulannya, kata Wira, Aceh harus membangun ulang model, gaya dan pendekatan diplomasinya. Insyaallah, banyak ruang dialog untuk kemajuan bisa terbuka. Posisikan Aceh dalam relasi yang tepat khususnya dengan Jakarta, ubah tone dan kosakata yang tak perlu, sehingga dialognya nyaman bagi semua pihak.
Pembicara lain yang hadir adalah Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.H., LLm., MT., dosen Fak Teknik Unsyiah dan aktivis gerakan perempuan Aceh yang memiliki reputasi internasional. Suraiya membahas peran perempuan yang lebih luwes dalam membangun diplomasi di Aceh, sejak masa lalu hingga masa sekarang. Selama masa konflik di Aceh, perempuan ternyata memiliki peran krusial di lapangan sebagai “diplomat”, yang bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak atas kekerasan yg terjadi di lingkungannya, saat kaum pria tidak memiliki kebebasan dalam bergerak dibawah situasi konflik. “Perempuan wajib diberi peran, dan di dorong untuk lebih berdaya di ruang-ruang publik. Itu sudah kita buktikan sendiri di Aceh,” ungkap Soraya.
