[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
BANDA ACEH │ ACEH HERALD
Distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Banda Aceh yang dilakukan secara bergilir sampai Desember 2020 dan pemadaman listrik bergilir dari PT PLN, menjadi kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Untuk meminimalisir keluhan yang terjadi di masyarakat, anggota DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menyarankan kedua instansi pemerintah itu untuk berkoordinasi. Tujuannya, mencegah kerugian yang besar terjadi di masyarakat.
Koordinasi dimaksud Ketua Fraksi Nasdem-PNA ini, agar suplai listrik dan air dilakukan di zona sama. “Bila pemadaman listrik terjadi di desa A, lalu suplai air ternyata hidup di desa A, itu sama saja. Warga juga tidak dapat menggunakannya,” ujar Daniel, Rabu (30/9/2020).
Karena, tanpa aliran listrik, suplai air tidak dapat diakses secara sempurna oleh warga. “Artinya, kalau listrik padam, sama saja air juga tidak dapat digunakan. Karena itu, perlu koordinasi sehingga saat listrik padam di desa A ikut padam, gak jadi masalah. Namun, giliran A jatah hidup air, tapi pemadaman terjadi di desa A, permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks,” imbuh Daniel.
Menurut Daniel, pemadaman bergilir dari PLN prinsipnya tidak masalah bila memang ada maintenance (pemeliharaan) untuk lebih baik ke depan. Tapi, Daniel berharap, bisa dipercepat proses maintenance karena air dan listrik adalah hal sangat mendasar dan paling dibutuhkan oleh masyarakat.
Hanya saja, sebut Daniel, bila kondisi ini terus berlarut-larut dan koordinasi tidak dilakukan secara intens, masyarakat akan sangat dirugikan. “Makanya kami menyarankan agar kedua lembaga itu berkoordinasi. Sejauh ini, kami belum tahu apa hal ini sudah dilakukan sesuai jadwal masing-masing.
“Intinya, saran kami ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dihadapi masyarakat,” pungkas anggota Komisi III DPRK Banda Aceh ini.(*)
