BANDA ACEH |Achmad Marzuki resmi memimpin Aceh. Mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung Utama DPRA, Rabu, (6/7/2022).
Sidang Paripurna dengan agenda pelantikan Pj Gubernur Aceh itu dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri yang akrab disapa Pon Yaya.
Dalam acara yang berlangsung sederhana itu, kemudian dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Selanjutnya Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengambil sumpah dan melantik Acmad Marzuki dengan kedudukan sebagai Pj Gubernur Aceh.
Prosesi pelantikan juga dirangkai dengan prosesi adat Peusijuek yang dilakukan oleh Plt Ketua Majelis Adat Aceh terhadap Pj Gubernur.
Acara tersebut juga diikuti oleh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, Pangdam Iskandar Muda Mohammad Hasan, Kapolda Aceh Ahmad Haydar, Anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Rektor Uniersitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry dan para Kepala SKPA.
Usai pelantikan, Mendagri Tito Karnavian meminta Pj Gubernur Aceh untuk mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten/kota di Aceh.
Hal tersebut penting sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.
“Sesegera mungkin bangun hubungan komunikasi yang positif dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, termasuk dengan Paduka yang Mulia Wali Nanggroe, DPRA, Forkopimda, tokoh adat dan ulama,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito meminta agar program penanggulangan Covid-19 dapat dilanjutkan Pj Gubernur. Kemudian pemulihan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran bermanfaat bagi masyarakat.
“Menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Aceh dan mengurangi kemiskinan,” kata Tito.
Mendagri menambahkan, Aceh merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun hal tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul, kreatif dan inovatif.
” Untuk itu saya minta fokus betul terhadap program pendidikan dan kesehatan, agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan sehat,” kata Tito.
Tito mengatakan, status Achmad Marzuki sebagai birokrat dapat berada di posisi yang netral. Sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh.
“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Nova Iriansyah yang telah melaksanakan tugas sebagai Gubernur Aceh dengan baik. Insya Allah husnul khatimah, semoga pengabdian menjadi amal ibadah yang melimpah,” kata Tito
Sementara itu, Ketua DPR Aceh yang juga politisi Partai Aceh, Saiful Bahri, pada saat membuka Sidang Paripurna menyampaikan harapannya kepada Pj Gubernur Aceh. Ia berharap Pj Gubernur Aceh dapat membangun komunikasi yang baik dengan DPRA untuk bermusyawarah membangun Bumi Serambi Makkah.
Dalam kesempatan itu, Saiful juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang dinilainya belum terimplementasi secara maksimal. Banyak hal yang menyebabkannya, seperti tumpang tindihnya regulasi nasional. Ia meminta semua pihak untuk mengawal supaya Undang-Undang kekhususan Aceh itu berjalan maksimal.
Saiful mengharapkan, Pj Gubernur Aceh dapat bersinergi dengan DPRA untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.
“Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh Aceh untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan dan kesehatan,” ujar Saiful. [•]
