BANDA ACEH | ACEHHERALD.COM – Aceh termasuk tiga terbaik pengendalian inflasi se-Sumatera. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh, Rony Widijarto P kepada awak media, Selasa (29/8/2023) di Kota Banda Aceh.
Masuk tiga terbaik itu dikarenakan keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh, sehingga angka inflasi dari awal 2023 terus berada di bawah angka nasional.
Seperti diketahui Inflasi Juli 2023 meningkat 0,19% (mtm) atau 2,02% (yoy). Dengan realisasi tahunan tersebut, inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi Aceh menduduki peringkat tiga terendah se-Sumatera.
Upaya pengendalian inflasi itu terus dilakukan melalui koordinasi TPID dengan strategi 4K dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), ungkap KPwBI Aceh lagi.
Juga, kata Rony Widijarto, melalui penguatan keberlanjutan tujuh program unggulan, yakni dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Ia menambahkan mengenai tantangan pengendalian inflasi dalam upaya menstabilkan dan menekan angka inflasi, hampir sama di semua Provinsi, termasuk Aceh. Dimana ada tiga hal yang dapat memicu naiknya inflasi, seperti Ketergantungan pasokan komoditas dari daerah lain, contohnya komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.
Lalu, katanya, Badai El nino yang hampir merata dirasakan masyarakat di negeri ini. Dan hal ini harus diantisipasi supaya tidak mengancam produksi dari badai panas tersebut.
Kemudian Pola konsumsi masyarakat yang tidak terbiasa mengkonsumsi produk turunan, seperti sambal cabai, bubuk cabai, pasta tomat, bawang goreng, dan sebagainya yang menyebabkan volatilitas harga produk segar pertanian.
Diakui Rony Widijarto P yang didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Prabu Dewanto, saat Bincang-bincang Media di salah satu rumah makan khusus Kepiting di kawasan Lamdingin Kota Banda Aceh, Selasa (29/8/2028), dengan tantangan kedepan perlu penguatan GNPIP melalui optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), Mendorong gerakan tanam (Gertam) untuk meningkatkan produksi pertanian dan produktivitas petani.
Satu lagi, sebutnya, meningkatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang didorong dengan subsidi ongkos angkut untuk memasok kota-kota IHK. Dan terakhir melanjutkan operasi pasar dan pasar murah dengan fokus pasar tradisional yang menjadi sampel BPS.
Selain itu, KPwBI Aceh juga membahas soal pembayaran non tunai melalui digitalisasi.
Dan di Aceh, sudah 14 Kabupaten kota yang masuk kategori digitalisasi.
Juga mengupas tentang perkembangan qris di Provinsi Aceh per Juni 2023 yang telah terdapat 394 ribu pengguna dengan pertambahan pengguna di tahun 2023 sebanyak 113 ribu pengguna atau 50% dari target bi Aceh sebanyak 226 ribu pengguna baru.
Dari sisi transaksi per Juni 2023 telah terdapat 3,8 juta transaksi atau 76% dari target BI Aceh sebanyak 5 juta transaksi.
Ekspedisi rupiah berdaulat
Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menghadirkan “Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2023″. ERB merupakan layanan penyediaan uang Rupiah Layak Edar melalui kas keliling yang disertai dengan ragam kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
Untuk Aceh, Bank Indonesia akan menyasar ke daerah terluar, terdepan, dan terpencil, seperti Pulau Weh, Pulau Breh, Pulau Nasi, Pulau Simeulu, dan Pulau Banyak.
Diungkapkan KPwBI Aceh, sama seperti di Provinsi lain, saat ekspedisi rupiah berdaulat juga menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang direncanakan digelar pada Bulan September 2023.
Tentu saja, ujar Rony Widijarto P bahwa ERB ini nantinya akan melayani kas keliling sebagai upaya mempercepat proses penarikan uang lusuh dan ketersediaan rupiah.
Selain itu, juga sebagai pemantauan eksistensi rupiah dan perkembangan ekonomi wilayah terpencil.
Selain kegiatan penyediaan uang layak edar, ERB 2023 turut menghadirkan kegiatan, yang meliputi: (i) Layanan Kas Keliling, (ii) Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, dan (iii) Program Bantuan Sosial Dedikasi,.demikian pungkas KPwBI Aceh.
