LHOKSEUMAWE I ACEHHERALD.com – Bentuk nyata dari bakal terganggunya rencana pembangunan Lhokseumawe pada tahun 2025 mulai terlihat. Efek dari pemangkasan anggaran Rp 6,7 miliar dari pemerintah pusat akan berimbas pada beberapa program yang sudah dirancang serta ketuk palu dalam APBK tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam surat edaran nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025 telah mencantumkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemprov, pemerintah kabupaten dan kota plus Lhokseumawe.
Perintah dari surat ini adalah agar pemerintah daerah melakukan efisiensi penggunaan anggaran serta melakukan perubahan anggaran. Ada tujuh poin yang mesti diperhatikan oleh Pemko Lhokseumawe yaitu, membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar fokus grup discussion (FGD), mengurangi belanja perjalanan dinas 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan perpedoman pada peraturan perundang-undangan, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan anggaran pada belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak melakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam edaran tersebut juga ditekankan terkait pemberian hibah. Pemerintah provinsi plus Pemko Lhokseumawe agar selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/lembaga, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
Surat edaran itu menegaskan bahwa hasil efisiensi digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan Cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.(adv)