Satu Pejabat Langsung Pensiun Setelah Diganti

BLANGPIDIEIACEH HERALD.com-Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya Abdya), H Darmansah SPd MM, mengambil sumpah jabatan pelantikan enam pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (pejabat eselon II), Rabu (15/2/2023) siang.

Prosesi tersebut berlangsung di Lobi Kantor Bupati Abdya itu tepat pada enam bulan Darmansah menjabat Pj Bupati, setelah ia dilantik oleh Pj Gubernur Aceh pada tanggal 15 Agustus 2022 lalu. Pelantikan enam pejabat dalam JPT Pratama tersebut berdasarkan SK Buputi Abdya Nomor 142 tahun 2023, tanggal 14 Februari 2023.

Diantara enam pejabat eselon II yang diambil sumpah dan dilantik, lima diantaranya mengisi jabatan lowong selama kurun waktu sembilan bulan hingga dua tahun terakhir. Sedangkan satu pejabat lainnya menggantikan pejabat yang memasuki MPP (Masa Persiapan Persiun).

Lima pejabat mengisi jabatan yang kosong yang selama ini dilaksanakan oleh Pelaksana tugas (Plt) masing-masing, drh Amiruddin Adi dilantik sebagai Inspektur pada Inspektorat Abdya, sebelumnya menjabat Sekretaris Baitul Mal setempat. Amiruddin juga pernah menjabat Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Abdya.

Liza Marfandi SSTP dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, sebelumnya Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Abdya. Marfandi bukan orang baru, karena beberapa tahun lalu pernah menjabat Kepala Bappeda setempat dan penah pula diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial Abdya.

Edi Darmawan SSos MM dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum, sebelumnya Analis Bina Kehidupan Agama pada Sekretariat Daerah Abdya. Edi juga bukan bukan orang baru karena beberapa tahun lalu pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya.

Fakhruddin SSos MSi dilantik selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Abdya, sebelumnya Penelaah Perkembangan BUMD pada Sekretariat Abdya. Fakhruddin merupakan figur baru di Abdya. Dia merupakan mantan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan, kemudian mengikuti seleksi terbuka (lelang jabatan) eselon II di Abdya. Setelah lulus seleksi, yang bersangkutan mengurus kepindahan status PNS ke Abdya dan TMT PNS jajaran Pemkab Abdya terhitung sejak 1 Februari 2023 lalu.

Selanjutnya, H Muhammad Rasyid SAg MM dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Abdya, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah setempat.

Sedangkan satu pejabat lainnya, Gusvizarni SPd dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdya. Sebelumnya sosok perempuan ini merupakan Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Kecamatan Susoh, kemudian menggantikan H Jauhari SPd yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Gusvizarni sebenarnya bukan bukan baru di lingkunan Disdikdikbud setempat. Pasalnya, Gusvizarni pernah menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) pada Disdikbud Abdya.

Keterangan diperoleh Aceh Herald.com, H Jauhari SPd setelah diganti sebagai Kepala Disdikbub Abdya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2023 mendatang. Jika tidak diganti, maka Jauhari baru memasuki masa pensiun usia 60 tahun pada 1 April 2023 mendatang. “Pergantian itu, tak merugikan Bapak Jauhari yang kini pangkat IV/c, karena beliau tetap memperoleh pangkat IV/d, meskipun pensiun lebih cepat satu bulan dari seharusnya (jika masih dalam jabatan eselon II) pada 1 April mendatang dalam usia genap 60 tahun. Jika beliau (Jauhari), rugi maka Bapak Pj Bupati menunda pelantikan pejabat baru sampai tanggal 1 April,” ungkap pejabat berkompeten di Abdya ketika dihubungi Aceh Herald,com, Rabu malam.

Dalam acara pelantikan tersebut, masing-masing pejabat didampingi istri dan suami. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan enam pejabat dalam jabatan JPT Pratama itu mendapat perhatian sejumlah kalangan.

Dihadiri Ketua DPRK, Dandim 0110, pejabat mewakili Kapolres dan Kajari Abdya. Juga hadir Sekda Salman Alfarisi SH bersama Asisten Pemerintahan, Mussawir SSos, Kepala BKPSDM, H Said Jailani dan sejumlah Pimpinan SKPK, dan sejumlah Camat

Dievaluasi Setelah Enam Bulan

Pj Bupati Abdya, Darmansah SPd MM dalam arahannya mengatakan, pelantikan pejabat dalam jabatan tertentu merupakan momen yang lazim terjadi dalam perintahan.

Kali ini, katanya, proses yang dilalului sangat panjang sampai hampir tiga bulan karena berdasarkan aturan yang baru, bahwa pelantikan seperti yang dilaksanakan itu harus mendapat rekomendasi dari empat kementerian di pemerintahan pusat.

Pengangkatan ASN/PNS dalam jabatan tetentu, tambah Pj Bupati Darmansah, merupakan sebuah kepercayaan berdasarkan hasil penilaian atau pertimbangan pimpinan atas kemampuan sampai kemudian dilantik dalam jabatan. Juga diingatkan bahwa pengangkatan seseorang PNS dalam jabatan merupakan amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan.

Pj Bupati Darmansah memberikan tekanan beberapa hal kepada pejabat baru dilantik. Harus responsif dalam artian harus peka atau bertindak cepat terhadap semua permasalahan.

Mempermudah semua urusan pemerintahan, dalam hal ini pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak boleh ditunda. Dalam pelaksanaan tugas harus mampun bekerja keras di bawah tekanan. Meskipun yang dilakukan itu tidak memuaskan semua pihak, namun pejabat bersangkutan sudah melaksanakan sesuai aturan berlaku.

Lebih lanjut diingatkan bahwa pejabat yang baru dilantik perlu membentuk tim yang kuat antara satu dinas dengan yang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pemerintah atasan sedang gencar-gencarnya mengendalikan inflasi, penurunan stanting, peningkatan ketahanan pangan, termasuk penurunan angka kemiskinan.

Untuk ini, kata Pj Bupati Darmansah, pejabat baru, termasuk yang lain perlu membangun hubungan harmonis antarlembaga. Seperti dengan DPRK, Kodim, Polres, Kejari dan instansi lain.

Terakhir diingatkan bahwa pelantikan pejabat dalam JPT Pratama yang telah dilaksanakan juga merupakan uji coba terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan.

Artinya, pimpinan terus melakukan pemantauan atau penilaian selama enam bulan ke depan. “Jika kurun waktu enam bulan ke depan, hasil evaluasi tidak mampu menunjukkan kinerja baik, maka yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diganti,” demikian tegas Pj Bupati Darmansah.(*)

Penulis: Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)