LAMPUYANG I ACEH HERALD

KEPALA Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Ir Iskandar Zulkarnain memastikan bahwa 25 persen anggaran BPKS di tahun 2021 akan diarahkan untuk penambahan fasilitas di kawasan Pulo Aceh yang menjadi bagian dari zona BPKS.

Hal itu dikatakan oleh Iskandar saat berkunjung ke Pulo Aceh tepatnya meninjau Kantor Perwakilan BPKS di Pulo Breuh Selatan atau kawasan Gampong Lampuyang. Iskandar juga meninjau langsung pelabuhan perikanan yang dibangun BPKS di Gampong Gugop, Kemukiman Pulo BReuh Selatan.

Dalam kunjungan itu terlihat Iskandar tampak cair dengan warga sekitar, karena ia seperti memiliki ikatan emosional dengan Pulo Breuh. “Kami berkomitmen untuk terus membangun  Pulo Aceh sesuai dengan kemampuan anggaran dan tupoksi BPKS,” tutur Iskandar yang oleh koleganya sering disapa Dek Is itu.

Dalam kunjungan kerja, Senin (08/03/2021) hari ini, Kepala BPKS ikut disambut Kepala Mukim Pulo Breuh Delatan Hendi, Sekretaris Camat T. Zulkarnaini, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Menurut Dek Is, Pulo Aceh punya potensi yang sangat luar biasa dan jika ditangani dengan serius akan memberikan dampak pada masyarakat setempat.  “Kita akan berupaya maksimal, bahkan dengan anggaran yang sangat terbatas pada tahun 2021 ini BPKS telah mengalokasikan sedikitnya 25 persen dari total anggaran yang ada untuk program pembangunan di Pulo Aceh,” tegas Iskandar yang dalam kunjungan itu didampingi Kabag Humas BPKS M. Rizal, Deputi Pengawasan Zamzami, Kepala Upt BPKS Pulo Aceh, T Zainuddin dan staf Asistensi Bidang Perencanaan dan Pembangunan T Ibnu Abas.

Orang nomor satu di jajaran BPKS itu juga menambahkan, prioritas lainya BPKS untuk Pulo Aceh adalah mendata kembali data aset BPKS yang berada di Pulo Aceh. Baik itu aset tanah maupun bangunan, hingga tidak ada sengketa dengan masyarakat agar nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Kita akan mendata kembali hingga mengetahui batas serta jumlah yang jelas, agar nantinya dapat dipetakan fungsi dan pemamfaatanya, karena semua aset ini adalah milik Pemerintah yang harus diregestrasi dan didata dengan jelas,” tambahnya.

Iskandar juga meminta dukungan dan kerjasama Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta Dewan Perwakilan Rakyat baik DPRA maupun DPRK Aceh Besar, untuk bersama melihat potensi Pulo Aceh dan memprioritaskan program pembangunan serta pengembangan daerah kawasan. Mengingat Pulo Aceh juga masuk dalam daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.  “Saya tidak akan mampu bekerja sendiri, terlebih dengan kondisi anggaran BPKS saat ini, saya butuh dukungan berbagai pihak, karena saya yakin jika bersama dan serius, maka pengembangan potensi Pulo Aceh di sektor prioritas dan pembangunan akan maksimal,” pungkasnya.