BANDA ACEH | ACEH HERALD
Ternyata banyak kebutuhan masyarakat yang belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh birokrat di pusat-pusat pemerintahan, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Pusat.
Karena itu, setiap ada kesempatan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin, S.Sos, M.S.P memanfaatkan waktu reses untuk turun ke daerah-daerah, terutama daerah pemilihannya.
Untuk menjaring aspirasi masyarakat, Safaruddin siap duduk lesehan dengan masyarakat yang telah memberi amanah untuknya berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Pada reses ke I Tahun Anggaran (TA) 2021, politisi Partai Gerindra yang berasal daerah pemilihan (Dapil) IX, yakni Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam memanfaatkan kesempatan untuk turun ke daerah pemilihannya.
Selama reses tersebut berlangsung, 1 – 8 April 2021, Safaruddin kepada Aceh Herald mengaku pihaknya betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat yang telah memberi amanah untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Selain lembaga pendidikan seperti sekolah, dayah, dan tokoh pemuda, Safaruddin juga bertemu, bersilaturahmi dan juga menggelar dialog interaktif dengan sejumlah wartawan, di antaranya dengan wartawan yang berada di Aceh Barat Daya (Abdya).
Dalam dialog interaktif yang digelar di Nongkrong Cafe, Hotel Leuser, Blangpidie, Sabtu (3/4/2021), Safaruddin mengatakan selama beberapa hari melakukan reses ke I Tahun 2021 di Abdya banyak masukan dan usulan yang diterimanya dari masyarakat dan sebagiannya layak untuk diperjuangkan di DPR Aceh.
Safaruddin menjelaskan selama reses, pihaknya sudah banyak mencatat, terutama yang menyangkut saran, harapan, dan tentunya aspirasi masyarakat barat selatan (Barsela) Aceh, termasuk masyarakat Abdya yang merupakan daerah konstituen dirinya ketika berlayar ke kursi dewan saat pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 lalu.
Wakil Ketua DPR Aceh yang membidangi pendidikan itu, Safaruddin mengatakan siap untuk mengakomodir usulan dan masukan dari masyarakat di wilayah tersebut mulai dari usulan infrastruktur sampai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
