LHOKSEUMAWE | ACEHHERALD.com – Mayoritas anggota DPRK Lhokseumawe tidak menginginkan anggaran pendapatan dan belanja kota Lhokseumawe tahun 2024 di perwalkan. Pembahasan dua pihak antara banggar dewan bersama eksekutif masih bisa dilakukan sebab masih tersisa waktu untuk itu.
Pada pemberitaan sebelumnya Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran mewacanakan Perwal APBK 2024 kalau pembahasan mentok di DPRK. Statemen ini disampaikan didepan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Adhi Setyo Tamtomo, Rabu (1/11/2023).
Beberapa anggota dewan Lhokseumawe baik yang dihubungi via WhatsApp menyatakan masih terbuka ruang untuk melanjutkan pembahasan. Secara sepihak banggar dewan sudah “menguliti” KUA PPAS dan tinggal pembahasan dua pihak. Kalau ketua tim anggaran pemberitah kota Sekda Lhokseumawe hadir maka pembahasan bisa dilakukan. Artinya masih ada sekitar 28 hari lagi untuk melanjutkan pembahasan.
Catatan Nurbayan
Terkait wacana ini, Acehherald meminta pandangan seorang anggota DPRK Lhokseumawe Nurbayan M.Sos., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ia menulis pendapatnya sepert ini:
Perwal merupakan langkah terakhir yang diambil jika terjadi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Semestinya pilihan ini harus dihindari bagi proses tercapainya roda pembangunan di kota Lhokseumawe yang baik.
Menurut Nurbayan, jika terjadi perbedaan dalam hal-hal terkait prioritas pembangunan maupun arah kebijakan itu hal wajar. Hal itu sebuah dinamika dan bagian proses demokrasi dalam rangka mencari jalan terbaik bagi kota tercinta ini.
Insya Allah, ujar Nurbayan, di DPRK pembahasan KUA PPAS akan segera dibahas di bulan ini. Artinya proses masih berjalan sebagaimana mestinya hingga akhirnya ketuk palu pengesahan anggaran 2024.
“InsyaAllah. Saya sebagai bagian DPRK dan anggota banggar siap menjembatani komunikasi dan menjalankan peran saya semaksimal mungkin demi tercapaikan kesepahaman bersama dalam hal pembangunan kota Lhokseumawe,” tulis Nubayan.
Penulis : Yuswardi
