
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
BANDA ACEH | ACEH HERALD
TIM Percepatan tuan rumah bersama PON XXI dari Aceh, selama sepekan terakhir terus menggodok rencana skema anggaran penyelenggaraan PON di Aceh, yang nantinya akan disampaikan ke Kemenpora serta KONI Pusat. Tim percepatan tuan rumah bersama itu dibentuk melalui SK Gubernur Aceh Nomor 426/1473/2020.

M Nasir MPA, Sekretaris Tim Percepatan, kepada Aceh Herald, Selasa (20/10/2020) mengatakan, tim itu sendiri terdiri atas jajaran KONI Aceh serta lintas SKPA yang menjadi stakeholder terkait penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumut. “Kami terus melakukan rapat secara marathon dalam sepekan terakhir, untuk merampungkan skema anggaran PON XXI di Aceh. Insya Allah Senin mendatang akan dipresentasikan di depan Pak Plt Gubernur Aceh selaku Penasehat,” kata M Nasir yang juga Sekretaris Umum KONI Aceh itu.
Ditambahkan, nantinya, usai presentasi di depan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, akan dilakukan lagi penyempurnaan di sana sini sesuai arahan Plt Gubernur, sebelum dibawa ke Jakarta. Finalisasi skema itu menjadi bahan pertimbangan sendiri bagi Jakarta, terutama menyangkut keseriusan Aceh sebagai tuan rumah. Skema anggaran tersebut juga makin mensahihkan posisi Aceh sebagai salah satu tuan rumah PON ke-21, dengan dukungan SK Presiden nantinya.
Nasir menolak untuk merinci secara global rencana kebutuhan dana untuk PON ke-21 di Aceh. Namun beberapa sumber menyebutkan, total dana untuk pembangunan seluruh fasilitas penyelanggaraan PON di Aceh yang tersebar pada beberapa daerah, mulai dari pusatnya di Aceh Besar hingga Kota Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Sabang, Bener Meriah dan Aceh Tengah itu mencapai kisaran Rp 3 s/d 4 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk untuk biaya rehab gedung atau peningkatan fasilitas olahraga yang telah ada hingga layak untuk standar PON.
Disebut-sebut, dana PON itu akan ditalangi melalui jalur APBN, APBA serta APBK masing masing kabupaten/kota yang terpilih sebagai penyelenggara.(*)
PENULIS : NURDINSYAM