Penegak Hukum Hendaknya Lebih Bijak dan Berpikir Lebih Jernih
BANDA ACEH I ACEH HERALD
WAKIL Ketua DPRA, Safaruddin SSos MSP mengomentari aksi pembubaran paksa kegiatan vaksinasi massal dari Puskesmas Sangkalan di Komplek Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (28/09/2021) pagi. Aksi yang berujung perusakan fasilitas vaksinasi dan perangkat pendukungnya itu dilakukan ratusan warga yang saat itu berada di PPI Ujung Serangga.
Politisi Partai Gerindra ini menduga pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang dilakukan kurang tepat termasuk karena belum massifnya sosialisasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah setempat.
Harusnya, petugas yang terlibat dalam kegiatan itu, terutama leading sectornya bisa terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga, sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan. “Pendekatan yang dilakukan petugas terkait, patut diduga belum persuasif dan bisa jadi tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki daerah setempat. Kalau ini benar adanya, maka itu jelas strategi yang keliru,” kata Safaruddin.
Harusnya petugas menyampaikan terlebih dahulu perihal baik buruknya menyangkut vaksinasi. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. “Ngapain dipaksa-paksa,” ungkapnya.
Di sisi lain, politikus asal Aceh Barat Daya (Abdya) ini juga menyorot cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau meunasah gampong atau tempat yang lebih steril.
Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan. Karena mugee (penggalas) ikan pun banyak mengurungkan niat untuk bertransaksi di PPI Ujung Serangga. “Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian modelnya dilaporkan dari lapangan seperti memakai sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang tidak populis ini harus ditinggalkan,” tandas Safaruddin.
Safaruddin sendiri menegaskan sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan Covid-19. Menurutnya vaksinasi itu sebuah keniscayaan untuk perlindungan diri sendiri dan orang lain.
Akan tetapi harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonomi. “Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan,” demikian Safaruddin.
Berpikir jernih
Pada bagian lain ketika ditanya seputar komitment Polda Aceh untuk mengedepankan sikap persuasif dan edukatif dalam proses vaksinasi ke depan termasuk di Ujong Serangga, Safaruddin mengacungi jempol setingginya.
Wakil Ketua DPRA yang juga gibol (gilabola) ini juga menanggapi seputar rencana hamba hukum untuk menelusuri tindakan perusakan terhadap peragkat vaksinasi termasuk peralatannya. “Saya pikir langkah penelusuran itu sah sah saja, karena itu juga milik negara. Hanya saja perlu diingat, itu dilakukan secara spontan dalam kondisi massa yang tak terkendali. Kalau pun langkah itu dilakukan, semua pihak harus bertindak terukur dan berpikir jernih hingga tidak membut situasi malah lebih runyam. Karena itu semua bisa jadi buah kepanikan dari warga yang ekonominya terganggu, sementara kini kita juga dalam kondisi pandemi. Saya pikir itu saja!” pungkas Safaruddin yang juga presiden klub sepakbola Legend Sigupai itu.(adv)
