
BANDA ACEH | ACEH HERALD
Pakar komunikasi Dr Bustamam Ali MPd mengatakan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk jajaran pemerintah dalam bidang informasi dan kemunikasi publik ke depan akan semakin penting.
Karena itu, apa yang dilakukan BP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Aceh yang melakukan penguatan SDM internal PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh tentang komunikasi dan informasi publik itu patut diberi apresiasi.
Bustamam Ali yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Iskandarmuda (Unida) Aceh, menambahkan saat ini lembaga-lembaga pemerintah harus mampu melakukan berbagai terobosan, tidak hanya sekadar sudah bekerja dengan baik, tapi harus didukung dengan promosi terhadap keberhasilan program yang telah dan akan dilaksanakan.
“Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas atas apa yang telah dan akan dilakukan,” kata pakar komunikasi yang juga praktisi jurnalistik. Bustaman Ali, dalam karirnya sebagai wartawan, selain mengajar juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum dan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.
Sementara itu Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, As’ari Yahya MPd mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas staf, pihaknya memberikan penguatan SDM internal PAUD dan Dikmas di bidang komunikasi dan informasi publik.
Menurut mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Aceh, As’ari untuk memenuhi aturan baru, sekarang semua kegiatan di lingkungan lembaga yang dipimpinnya harus dipublis melalui web.
“Kita web kantor sudah. Tapi, masalah mempublisnya yang masih harus ditingkatkan kemampuan personal,” katanya.
Karena itu, katanya, pihaknya sengaja mendatang pakar komunikasi untuk mengarahkan tim yang sudah terbentuk dapat memaksimalkan cara mengkomunikasikan dan mempublikasikan setiap informasi secara profesional supaya mudah dimengerti dan menarik.
Hal ini, tambah As’ari yang akrab disapa Pak Ayi, sehingga target BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu dapat meraih ZIWBK (zona integritas wilayah bebas korupsi dapat dicapai.(*)





















