TAPAKTUAN | ACEHHERALD.Com – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kode paket 60811675 senilai Rp 2 miliar merupakan hasil penyusunan anggaran tahun 2024 untuk APBK 2025. Namun, program tersebut telah ditolak dan ditunda langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan.
Ha itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Syamsul Bahri, S.H. kepada awak media, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan sejak dilantik Bupati H. Mirwan MS dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis menolak pengadaan mobil dinas baru, meskipun sudah masuk dalam program hasil penyusunan tahun 2024. Sampai hari ini program itu masih dipending.
Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik, menurutnya, penolakan tersebut didasari pertimbangan kondisi keuangan daerah yang masih terbebani utang dan kebutuhan prioritas yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Bupati dan wakil bupati memilih menerapkan efisiensi anggaran. Jadi, meskipun di SIRUP tercantum pengadaan kendaraan dinas seperti Alphard, Fortuner, Innova Reborn, dan Zenix Hybrid, semua itu tidak ditindaklanjuti. Sampai hari ini belum ada arahan dari pimpinan daerah,” tegasnya.
Syamsul Bahri juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran itu dilakukan sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2025–2030, sehingga wajar jika pimpinan baru melakukan peninjauan ulang terhadap program lama.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Selatan, Munharsam, menegaskan kembali komitmen Bupati Mirwan untuk menjalankan pemerintahan yang hemat dan berpihak pada rakyat.
“Bupati Mirwan menegaskan efisiensi anggaran adalah langkah penting sebagaimana amanat Presiden RI Prabowo Subianto dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beliau ingin memastikan setiap rupiah APBK memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Munharsam.
Ia menambahkan, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memaksimalkan pelayanan publik dan memperkuat program yang berdampak nyata bagi warga, bukan menambah fasilitas kendaraan pejabat.
“Intinya, banyak hal yang lebih penting daripada mobil dinas. Pemerintah daerah berkomitmen menata keuangan dengan bijak dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Penulis: Zulfan
