Mayjen (Purn) TA Hafil: Putra Daerah Harus Diutamakan

BANDA ACEH I ACEH HERALD

PERNYATAAN Mendagri Tito Carnavian, Selasa (24/05/2022), tentang usulan penjabat Kepala Daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati/walikota, adalah wewenang penuh atau hak preogativ “Jakarta”, dimana untuk Pj Gubernur adalah wewenang Presiden, sedangkan untuk Pj Bupati/Walikota didelegasikan oleh Presiden kepada Mendagri.

Statement itu secara gamblang seakan menutuo peluang dominasi Gubernur dan Bupati untuk menentukan soal kebijakan penetapan Pj Kepala Daerah. Praktis dalam sepekan terakhir aktifitas brooker atau agen PJ semakin marak. Beberapa kelompok disebut sebut mulai bergerilya di Jakarta, untuk menemui beberapa kalangan guna diberikan usulan dan rekomendasi.

Mereka terdiri atas pengusaha, politisi, aktifis hingga mantan kombatan, yang dinilai masih punya taji dan koneksi di lingkar kekuasaan di Jakarta.

Sumber sumber di Jakarta membenarkan tentang pergerakan masiv para brooker tersebur, seraya merinci siapa saja yang mereka temui. Beberapa pihak yang berusaha masuk line up pencalonan PJ, baik gubernur maupun bupati/walikota, tak segan mengeluakan biaya trnsportasi/akomodasi berikut peunayah untuk kelompok brooker tersebut.

Sasaran yang dicari para kandidat PJ adalah figur yang dekat dengan “Jakarta”, termasuk dengan partai penguasa. Mereka dititipkan CV para pihak yang berminat, plus sejumlah uang jalan.

Menurut  sumber sumber terpercaya, kubu PDIP termasuk kelompok yang paling dibidik untuk dijadikan fasilitator PJ, sementara untuk figur sentral disebut sebut banyak kelompok brooker yang merapat ke Menteri Kemaritiman dan Investasi atau LBP, Setneg serta ada yang langsung ke Kemendagri. Ada malah yang bermain fulus untuk mencari tandatangan atau rekomendasi ‘orang sakti’ untuk dibawa ke Setneg atau Mendagri sebagai upaya pressure.

Fenomena ini mengingatkan kita kembali ada masa Orba, dimana setiap daerah mengirimkan tiga calon kepala daerah ke Mendagri, lalu Mendagri memutuskan calon terpilih. Kala itu tak ayal memunculkan praktik main fulus untuk meloloskan jagoan dari daerah, dengan membawa ‘koper’ ke Jakarta untuk pihak pihak yang dekat dengan lingkar Istana serta ke Depdagri. Jika praktik sentralistik itu kembali terjadi, maka terjadi;ah pengulangan sejarah.

Hendaknya Putra Daerah

Sementara itu salah seorang tokoh Aceh yang juga Mantan Pangdam IM, Mayjen (purn) TA Hafil Fuddin SH SIP MH mengharapkan agar untuk Pj Kepala Daerah di Aceh haruslah putra daerah setempat. Hanya saja mereka yang dipilih tak lepas dari hasil sikap profesional dan proporsional. “Putra daerah—yang tentu saja memiliki kompetensi lebih–akan lebih memahami karakter daerah, serta nilai nilai kearifan lokal yang dimiliki daerah yang ia pimpin. Dengan demikian seorang Pj akan lebih wish dalam memahami dan menindaklanjuti sebuah geliat atau dinamik yang terjadi dalam masyarakat,” tutur pria yang biasa disapa Hafil oleh koleganya itu.

Ketika ditanya tentang rumors pergerakan brooker PJ yang makin masiv, purnawirawan jenderal bintang dua itu menolak untuk berkomentar. Namun ia mengingatkan, semua pihak untuk tidak kebablasan, atau malah mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompok dalam hiruk pikuk transisi kepemimpinan di Aceh dan secara nasional saat ini. “Mari kita berpikir untuk rakyat yang kondisinya kini banyak kepayahan akibat pandemi Covid yang kini berangsur pulih. Inilah saat yang tepat untuk itu, bukan malah mengail dalam air keruh,” tandas mantan Pangdam IM yang putra Aceh itu.