BANDA ACEH I ACEH HERALD

PEMERINTAH Aceh meminta Komisi Tinggi Dunia Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR) agar bertindak cepat menyangkut keberadaan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe. “Kita maunya mereka bertindak secara nyata, bukan hanya sekadar mengimbau atau membuat pernyataan,” tegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Drs Mahdi Effendi, Selasa (13/10) lalu.

Menurutnya, dari tracking yang dilakukan pihak terkait, keberadaan pengungsi itu seperti sudah menjadi ajang cari makan pihak pihak tak bertanggungjawab di luar instansi terkait yang kini sedang fokus menangani keberadaan pengungsi tersebu. Terutama terkait isu human trafficking atau perdagangan manusia. Kaban Kesbang Aceh itu membeberkan adanya sindikasi lintas negara dan lintas daerah terhadap keberadaan pengungsi Rohingya yang sudah lebih dua kali mendarat di Lhokseumawe.

Mahdi secara gamblang mengurai biaya per per kepala pengungsi itu untuk dapat naik perahu, serta biaya masuk secara personal yang diterima agen, mulai dari Malaysia-Tanjung Balai-Medan hingga Aceh, seperti empat orang Myanmar yang mengantongi kartu identitas UNHCR, dan masuk hingga lokasi pengungsi Rohingya di BLK Lhokseumawe sebagai lokasi penampungan sementara saat ini.

Empat orang pengungsi terakhir dapat digagalkan upaya masuknya. Mereka masuk dengan dalih menjenguk anak dan isti di kamp pengungsi. Sementara sebelumnya juga sudah ada yang lari ke Medan. Belakangan awal pekan ini, pihak imigrasi dan Kodim Aceh Utara kembali menggagalkan pelarian tiga wanita muda Rohingya ke Medan, kala dijemput seseorang. “Ini jelas ada sindikat antara Aceh-Medan dan bahkan Malaysia. Konon lagi ada banderol rupiah untuk ‘penjemputan’ para pengungsi di kamp tersebu,  dan sangat patut diduga terkait perdangan manusia atau mengarah kepada prostitusi,” tandas Mahdi.

Dalam kaitan memutus mata rantai mafia trafficking itulah petugas saat ini telah merazia ratusan HP yang dimiliki para pengungsi tersebut. Karena menjadi fasilitas untuk mengatur strategi melarikan diri dari kamp.

Ditambahkan, keberadaan pengungsi itu sangat terkait dengan biaya, sementara Pemerintah Lhokseumawe tentu tak punya biaya khusus untuk itu, termasuk Pemerintah Aceh. “Ini akan berbahaya bagi kelangsungan hidup para pengungsi itu sendiri, termasuk akomodasinya. Sementara UNHCR terkesan lepas tangan dan hanya sebatas janji janji. Karenanya sangat diharapkan tindakan nyata untuk keselamatan para pengungsi yang sudah terhitung menjadi urusan internasional itu,” pungkas Mahdi Effendi.

PENULIS               : NURDINSYAM