BANDA ACEH | ACEHHERALD.COM — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) tidak menyertakan nama Musanif sebagai Bakal Calon Legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Selasa (22/8/2023).
Diketahui, pihaknya telah membaca nama-nama calon anggota legislatif PPP untuk tingkat DPR RI Dapil I Aceh yang terekspos ke media massa melalui situs resmi KPU Pusat.
Musannif mengatakan, “saya tidak mendapati nama saya tercantum dalam daftar calon legislatif tersebut,” ungkapnya kepada awak media di Warung Kopi Nanggroe, Banda Aceh.
Musannif menyebutkan padahal sebelumnya ia telah mendaftarkan diri langsung ke kantor DPP PPP, dan setelah itu juga menjumpai Ketum dan Sekjend. Dan semua menyatakan persetujuannya secara lisan terhadap pendaftarannya sebagai bacaleg.
Bahkan berkas-berkas awal sudah diminta oleh petugas LO DPP PPP kepadanya untuk dilengkapi, ujarnya.
Menurutnya penghilangan nama dirinya dari bakal calon legislatif tersebut tanpa mengonfirmasi langsung kepadanya dan tidak pernah dilakukan komunikasi oleh DPP PPP.
Musannif menambahkan, pesan whatsApp nya kepada LO DPP PPP dan salah seorang pengurus DPP PPP juga tidak pernah dijawablagi. Ini sangat mengecewakan bagi dirinya, karena ia mendaftar ke pusat dengan baik dan sesuai aturan, sementara DPP PPP pada saat menghilangkan nama nya di daftar caleg tidak mengonfirmasi apapun.
“Saya mendapati kabar bahwa nama saya dicoret dikarenakan saya tidak mau menandatangani surat yang diajukan kepada saya tentang dukungan pencalonan Capres yang diusung oieh PPP,” tandasnya.
Musannif menyesalkan sebagai anggota ia merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, karena ruang musyawarah dan diskusi dalam alam demokrasi yang sangat dijunjung oleh bangsa ini tidak didapatkan. Perbedaan prinsip dan cara pandang dalam partai seharusnya bisa dibicarakan dengan baik dan tidak membunuh karakter siapapun sebagai anggota di dalam PPP, sebutnya.
Menindaklanjuti apa yang terjadi, ia meminta maaf kepada yang mendukungnya dan mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua OKK 3 DPW PPP Provinsi Aceh, sekaligus mundur dari statusnya sebagai kader PPP, demikian ulasannya.
Penulis: Andika Ichsan/Banda Aceh
