POLITIK menjelang kontestasi Pilkada Aceh terlihat tidak bergairah dan nyaris adem adem saja. Pasalnya nama-nama Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang muncul adalah nama nama yang justru dianggap menyimpan ledakan kejumudan. Kita tak jujur dalam politik. Pura pura tidak tahu kualitas bakal calon dan kebermanfaatan secara maksimal figur figur yang mencuat itu untuk rakyat Aceh.

Jujur kita akui, dalam kondisi stagnasi figur yang benar benar mumpuni saat ini, untuk mendapatkan calon ideal memang sulit, namun setidaknya, karut marut Pemerintahan Aceh dalam hal pengelolaan keuangan, kesejahteraan, isue kesehatan, spiritualitas, dan fundamental lainnya, di masa lalu, harus menjadi cermin dan untuk dihindari, bahkan diperangi. Calon yang sedang digadang gadang saat ini harus diakui juga sangat tergantung pada pembisik politik yang transaksional. Lingkaran mereka lebih berbahaya dari kebijakan itu sendiri.

Berkaca dari lorong waktu ke belakang, tak bisa dipungkiri jika muncul sinyalemen seakan kebodohan itu terus berulang setiap Pilkada, dan setiap Pascapilkada pula kita selalu menyesali tentang pilihan kita. Namun apa boleh buat nasi telah menjadi bubur. Ini terjadi karena kita tidak meletakkan standard pemimpin terbaik Aceh yang punya gagasan, integritas, kolaboratif dan negarawan.

Proses demokrasi yang diakui banyak kalangan sebagai paling buruk dan brutal yang baru kita lalui pada Pemilu Legislatif dan Pilpres kemarin telah semakin memperlemah partai dan idealismenya. Hal ini bukan hanya berlaku di Aceh namun berlaku secara nasional. Calon yang kita miliki, mengutip istilah jadoel, adalah calon yang ‘enggak enggak’.

Saat ini kita tidak berharap banyak pada gagasan calon, karena pembahasan terkait calon hanya soal elektabilitas under the table dan dukungan finansial.  Plus karpet merah untuk berlaku culas.

Perilaku culas dalam politik diperlakukan seperti kisah kepahlawanan yang harus diberi medali kehormatan.

Partai Nasional di Aceh, terlepas ini bagian dari strategi, faktanya tidak memiliki kader mumpuni. Seperti ramai diberitakan oleh media, baik online maupun offline, Partai Nasional secara ‘memalukan’ hanya menyodorkan sosok calon wakil gubernur untuk mendampingi kandidat dari Partai Aceh, dalam hal ini Muzakir Manaf atau serong disapa Mualem .

Mualem oleh pendukungnya dianggap satu-satu nya yang akan bisa mengembalikan marwah Aceh.

Bahkan dengan raihan suara terbesar, yaitu 20 kursi dari 81 kursi DPRA, muncul wacana menduetkan Mualem dengan Abu Razak yang nota bene berasal dari satu partai. Karena Partai Aceh menjadi satu satunya biduk poltik yang bisa secara mandiri mengusulkan Balon Gubernur dan Balon Wagub. Ini menarik dan bikin was-was sebagian politisi!

Jika nantinya Calon Gubernur hanya pasangan Mualem, maka ini musibah politik nasional dan perlu ditetapkan dalam sebuah pernyataan darurat oleh Presiden Republik Indonesia”.

Pasalnya, suara Partai Aceh hanya seperempat dari jumlah kursi DPRA, dan peluang dua hingga tiga bakal calon lain dari Partai Nasional bisa diusung sebagai alternatif calon gubernur. Namun sayangnya partai nasional yang menguasai mayoritas sejauh ini terkesan tidak bernyali menghadirkan calon alternatif.

Kondisi ini menandakan kaderisasi partai-partai gagal melahirkan pemimpin yang berkelas. Kaderisasi Partai Politik di  Aceh bikin malu Indonesia. Atau jangan jangan para politisi Parnas itu ada maksud udang di balik batu??

(*) Pengamat Politik dan Advokat pada Kantor Hukum. Nourman & Partner