BANDA ACEH | ACEHHERALD.Com — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh di Hermes Palace Hotel, Rabu (30/7/2025), memang patut diapresiasi.

Ditengah stagnasi banyak organisasi perempuan lainnya, IWAPI justru menancapkan taringnya dengan optimisme berbicara tentang UMKM, ekonomi kreatif, hingga digitalisasi usaha.

Tapi sayangnya, gaung optimisme ini nyaris terperangkap dalam euforia seremonial, jika tak kritis membaca celah ketimpangan yang masih membentang.

Plt Sekda Aceh, M. Nasir, dalam sambutannya mengangkat data 64,5% pelaku UMKM di Aceh adalah perempuan. Ini bukan cuma statistik, ini potret kerja keras para ibu rumah tangga, janda, remaja perempuan, dan generasi milenial yang bertarung di pasar bukan untuk glamor, tapi untuk bertahan hidup dan memutar roda ekonomi lokal.

Namun, di balik data yang mencerahkan itu, Nasir juga menyentil kenyataan bahwa keterwakilan perempuan di DPR Aceh hanya 12,28%. Jumlah itu sepertiga dari target kuota 30% yang diwajibkan. Ironisnya Perempuan Aceh menjadi pelaku ekonomi utama, tapi tak cukup dipercaya duduk di ruang pengambilan keputusan.

“Kita harus berani bertanya, mengapa perempuan Aceh hanya diberi ruang ketika bicara dagang, tetapi tidak saat menentukan arah kebijakan? Apakah peran mereka hanya dibatasi di ranah domestik ekonomi, bukan politik publik?”

Rakerda IWAPI Aceh seharusnya tidak berhenti pada isu permodalan, pelatihan, dan branding UMKM. Sudah waktunya IWAPI menjadi kekuatan penekan (pressure group) yang juga menyuarakan hak politik perempuan, terutama dalam mendorong afirmasi, edukasi politik, dan pembinaan kader perempuan yang siap maju dalam Pemilu.

Apalagi, forum seperti ini menghadirkan elite birokrasi, pengusaha nasional, dan pelaku UMKM lintas generasi. Harusnya bukan cuma tepuk tangan dan bunga meja yang cantik jadi simbol kehadiran, tetapi pernyataan sikap yang tegas dan berani, perempuan Aceh tak hanya layak berjualan tetapi juga memimpin, menetapkan regulasi, dan merumuskan masa depan provinsi ini.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan visi yang jelas bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan.

Tapi apakah keberlanjutan itu mungkin jika suara perempuan masih dikecilkan dalam ruang politik?

Perubahan tak bisa hanya datang dari bazar, pelatihan daring, atau subsidi modal kecil.  Perubahan sejati datang dari keberanian masuk ke ruang kekuasaan dan menggugat narasi dominan, ujarnya.

IWAPI Aceh punya modal organisasi, jaringan, semangat, dan sumber daya perempuan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah IWAPI siap melampaui zona nyaman kewirausahaan, dan ikut memperjuangkan transformasi sosial politik perempuan Aceh?

Jika ya, maka Rakerda ini bukan sekadar rapat kerja tapi bisa menjadi awal kebangkitan gerakan perempuan yang sesungguhnya. Yang tak hanya menjual produk, tapi juga merebut ruang publik, pungkasnya.

Laporan: Andika Ichsan