LHOKSEUMAWE I ACEHHERALD.com – Setelah Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM memberi sinyal deras akan adanya refomasi birokrasi di tubuh Pmkab Aceh Besar, setelah mencermati adanya rumors manuver cawe cawe ASN menjelang berakhirnya masa jabatan Iswanto sebagai Pj BupatiAceh Besar dan kini telah diperpanjang, kali ini giliran Pj Walikota Lhokseumawe DR Imran memberi sinyal akan ada refomasi birokrasi di Pemko Lhokseumawe.

Sama dengan Iswanto, Pj Walikota Lhokseumawe itu juga mengendus adanya manuver cawe cawe oknum birokrat di Pemko Lhokseumawe menjelang berakhirnya masa jabatan Imran di periode pertama sebagai Pj Walikota. Fenomena itu dinilai sangat mengganggu soliditas kerja kolektif di tubuh Pemko Lokseumawe. Dan hal itu bisa mengganggu kinerja tim.

Sebelumnya, pihak Kemendagri dalam pernyataannya sempat menyebutkan adanya manuver pihak pihak yang dinilai tak punya kompetensi dalam penentuan calon Penjabat Bupati/Walikota, yang wara wiri di seputaran Kemendagri. Fenomena ini dinilai merusak tatanan, karena penentuan Pj Gubernur/bupati/walikota ada regulasi tersendiri, yang tak bisa diintervensi oleh pihak manapun, kecuali kewenangan penuh Mendagri dan Presiden.

Rumors sinyal reformasi birokrasi oleh Imran itu terungkap saat apel gabungan di Lapangan Hiraq, hari Senin (17/7/2023). Kala itu Imran menyampaikan pesan tentang cawe-cawe urusan politik dan lobi melobi untuk penunjukan Pj Walikota diperiode kedua. Bahkan pejabat Depdagri ini sudah mengantongi nama-nama kepala OPD yang bermanuver. *Saya tahu siapa-siapa nama pejabat tersebut. Stop dan kembali bekerja seperti biasa. Saya nolkan semua dan mari sama-sama membangun kota,” ujar Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran.
Makna pesan Pj Walikota Lhokseumawe sangat dalam. Apalagi dalam waktu dua minggu sebelum ia akan mengakhiri jabatan pada periode pertama memang terlihat ada gerakan bawah tanah agar Imran tidak lagi menjadi Pj Walikota Lhokseumawe.
Tentunya Imran bukanlah seorang birokrat kacangan yang tidak mendapat informasi siapa saja yang bermanuver. Oleh karena itu beberapa pihak setuju jika  Pj Walikota mengevaluasi pejabat dimaksud dan mengganti dengan yang seirama dengan program yang sudah ia canangkan untuk 12 bulan ke depan.
Kemudian agar roda pemerintahannya berjalan secara baik maka harus mengisi OPD yang pejabatnya sudah pensiun. Kepala OPD yang energik mesti harus dicari dan didefinifkan. Sebab, tahun 2024 adalah tahun politik sehingga pejabat yang dilantik nantinya bebas dari pengaruh politik apalagi yang berafiliasi ke politik.
Sikap Mulia
Sementara itu Akademisi Unimal Dr Damanhur memuji sikap mulia Dr Imran. Pernyataan memaafkan terhadap ASN yang manuver masalah Pj walikota merupakan salah satu sifat yang sangat mulia.
Begitu juga ajakan untuk membangun kota Lhokseumawe bersama-sama dan dimulai dari nol menunjukkan kota ini membutuhkan keikhlasan warga untuk membangun, jangan harap orang lain yang akan membangun daerah kita kalau kita tidak melakukan apapun, katanya.
Tentu untuk mewujudkan visi dan misi walikota harus dibantu oleh kepala OPD yang visioner. Semua akan lebih maju jika diisi oleh orang orang yang berkompeten di bidangnya masing masing. Caranya rekrut kepala OPD melalui proses pelelangan jabatan sesuai dengan keahlian bukan dikarenakan ahli bait ataupun ahli famili, kata Damanhur.

Penulis : Yuswardi