JAKARTA | ACEH HERALD
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud (HRD) kembali mengusulkan kelanjutan pembangunan rel kereta api Aceh yang akan menghubungkan Kota Lhokseumawe dengan Bireuen yang hingga kini belum tuntas.
Sebab, jika pembangunannya tidak tuntas, keberadaan rel yang diinisiasi sejak masa Presiden BJ Habibie itu akan menjadi mubazir. Proyeknya saat ini tercatat sebagai proyek mangkrak yang telah menelan dana miliaran rupiah. Namun, tidak bisa dimanfaatkan masyarakat?
Usulan itu disampaikan HRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, di Ruang Rapat Komisi V gedung DPR RI Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Dikatakan HRD, sepanjang 11 kilometer lintasan rel kereta api Lhokseumawe-Bireuen yang sudah lama dibangun, hingga kini belum bisa berfungsi, sehingga belum ada manfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
“Jalur kereta api Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 11 kilometer saat ini Mubazir, karena itu perlu dilanjutkan pembangunannya agar bisa terhubung hingga ke Kota Bireuen,” harap HRD.
Begitu juga halnya jalur kereta api Langsa-Aceh Tamiang juga harus dilanjutkan pembangunannya agar bisa terhubung hingga ke Provinsi Sumatera Utara. “Kalau tidak dilanjutkan, tentunya akan Mubazir dan tidak ada manfaatnya,” tegas politisi Partai Kebangkitab Bangsa itu.
HRD memohon dukungan Menteri Perhubungan supaya tahun 2022 dapat dilanjutkan kembali, karena infrasktruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe
sudah pernah dibangun tapi mangkrak bertahun-tahun, makanya perlu dituntaskan janji Presiden BJ Habibie sebagai bagian dari kompensasi politik.
Sebutnya lagi, dukungan pengadaan tanah tahun lalu tidak diakomodir, supaya ini terkoneksi dengan kereta api di Bireuen-Lhokseumawe dan juga nantinya akan terkoneksi dengan Kereta Api di Sumatera Utara. Sehingga apa yang kita harapkan pembangunan berkeadilan juga dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
“Jika sudah terkoneksi ke Sumatera Utara, saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat di ujung Sumatera akan semakin sejahtera, jadi kalau sekarang dianggap tidak layak secara ekonomi, ya wajar, karena yang dibangun cuma 11 Km dan itupun cuma di Lhokseumawe. Fungsingnya cuma untuk liburan anak kecil diakhir pekan, kalau untuk kepentingan ekonomi, sekarang belum bisa dimanfaatkan,” pungkas H Ruslan.(*)
Penulis : Ferizal Hasan
