BANDA ACEH | ACEHHERALD.COM – Harga cabai terpantau bergerak naik dari sepekan lalu dan hari ini, Senin (28/8/2023) harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar melonjak ke Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 per kg.

Sepekan lalu, 22 Agustus 2023, harga cabai merah masih bertengger di Rp30.000 hingga 40.000 per kg. Harga tertinggi hari ini mencapai Rp55.000 per kg di Kota Sabang dan Banda Aceh hingga ke tangan konsumen dilepas Rp70.000 per Kg.

Sejumlah pedagang bahan bumbu berasa pedas ini, mengakui naiknya harga cabai merah dialasan kan karena musim kemarau panjang dan menipisnya pasok an cabai ke daerah ini dari luar Aceh.

“Harga saat ini masih dianggap belum melampaui batas normal, bahkan dulunya pernah mencapai Rp200 ribuan lebih,” kata Ahmad kepada Acehherald.com, Senin (28/8/2023).

“Mohon pasar memahami, dengan kondisi seperti ini, saat hujan tinggi atau kemarau panjang seperti ini akan memberi tekanan bagi petani. Mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyelamatkan tanamannya. Jadi, itu harus dipahami ketika ada kondisi cuaca seperti ini, harga cabai naik,” jelasnya.

Kondisi seperti ini, kerap terjadi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar juga daerah Aceh lainnya, dimana konsumen sampai menjerit akibat mahalnya harga cabai merah.

Naiknya harga cabai merah ini akan berpengaruh pada inflasi di Kota Banda Aceh dan Aceh khususnya. Mengulik data BPS Aceh, inflasi mtm Juni 2023 Banda Aceh sebesar 0,06 persen. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi Aceh (0,12 persen) dan bahkan nasional (0,14 persen). Adapun andil inflasi di Banda Aceh, di antaranya disebabkan oleh udang basah, daging ayam ras dan cabai merah.

Lagi-lagi cabai merah masuk dalam salah satu produk item yang berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan pemerintah? Juga Bank Indonesia?

Meski harga cabai tidak terpengaruh oleh gejolak berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, serta perang dagang antara AS dan Tiongkok, sehingga ikut bergejolak sektor keuangan dunia, dan terbatasnya pasokan serta distribusi barang, mengakibatkan tingginya harga pangan dunia, namun harganya ikutan bergejolak dan melambung saat ini.

Jika dilihat dari sisi inflasi, pada Juli 2023 inflasi nasional tercatat sebesar 3,08% (yoy) dan diyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,%±1% sampai dengan akhir tahun 2023.

Hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Juga tidak lepas dari kerja sama Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Bulog, Kemenkeu, Polda/Satgas Pangan, Kodam, dan segenap instansi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan di Provinsi Aceh.

Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan di Aceh. Mengacu pada framework 4K, beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi diantaranya :

• Keterjangkauan Harga
Dalam upaya pengendalian inflasi, BI terus melakukan pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok secara harian melalui survei Pusat Informasi Harga Pangan

• Strategis (PIHPS).
1. Bulog melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau dikenal sebagai Operasi Pasar beras, yang sampai saat ini telah terealisasi 95,92% (21.583 ton).
2. Disperindag rutin meng-update Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
3. Disperindag aktif melaksanakan pasar murah dan operasi pasar khusus beras menjelang HBKN dan situasional, yang sampai dengan Juli 2023 sudah mencapai 503 titik di 23 kabupaten/kota.
4. Bappeda punya peran penting dalam mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.

• Ketersediaan Pasokan
Distanbun konsisten untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Lalu, BI memastikan ketersediaan stok yang cukup melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas penyumbang inflasi melalui pengembangan klaster pangan dari hulu ke hilir dimana saat ini terdapat 3 klaster cabai merah, 2 klaster bawang merah, dan 2 klaster padi.

Dan juga pemberian bantuan alsintan dan saprodi untuk mendukung produksi pertanian (pemberian mulsa plastik 778 roll, pupuk NPK 22,1 ton, pupuk organik padat 206,2 ton, dan 2 rumah bibit) serta pengaplikasian pola tanam untuk mendorong produksi sepanjang tahun.

• Kelancaran Distribusi
Dishub menjaga kelancaran distribusi dengan memanfaatkan tol laut sebagai sarana distribusi yang efektif. Dan Dinas Pangan aktif memberikan subsidi ongkos angkut untuk meredam biaya distribusi yang tinggi di Aceh.

Tak hanya itu, ujar KPwBI Aceh, Rony Widijarto P, juga dilakukan kerja sama antar daerah (KAD) intra dan antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas strategis di kota-kota IHK di Aceh, diantaranya untuk komoditas cabai merah dan bawang merah yang saat ini telah mencapai transaksi sebesar 5,68 ton untuk cabai merah dan 3,12 ton untuk bawang merah.

Ia juga menyebutkan bahwa sinergi TPIP/TPID-GNPIP merupakan upaya Bank Indonesia dengan K/L terkait yang bersifat nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 serta sinergi High-Level Rakorpusda dan GNPIP 2022 untuk mengoptimalkan dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional.

Senada itu, Sekda Aceh, Bustami, SE, M.Si. menyebutkan pada tahun 2023, terdapat 7 program unggulan yang bersifat Struktural, Forward-Looking, dan berbasis digital dalam rangka sinergi TPIP/TPID-GNPIP. 7 program tersebut yaitu :

1. Dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP
2. Penguatan ketahanan pangan strategis
3. Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)
4. Dukungan untuk subsidi ongkos angkut

5. Peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan
6. Penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta
7. Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Dan untuk GNPIP di Aceh, pemerintah Aceh ingin menekankan :
Pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), lalu
Mendorong GerTam (Gerakan Tanam) untuk meningkatkan produksi pertanian, kemudian Meningkatkan Kerja sama Antar Daerah (KAD), yang didorong dengan subsidi ongkos angkut, serta Memfokuskan operasi pasar dan pasar murah pada pasar tradisional yang menjadi sampel BPS.

Diakui KPwBI Aceh, penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP 2023 yang telah berhasil mengendalikan tekanan inflasi pangan pada 2022, diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan yang tentunya mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Ditambahkannya, BI juga menyusun early warning system (EWS) inflasi setiap minggu dan disampaikan kepada kepala daerah dan TPID untuk menjadi concern bersama dalam menyusun langkah tindak lanjut dan upaya mitigasinya.

Upaya dari penguatan Sinergi TPID-GNPIP Provinsi Aceh ini telah mampu menekan inflasi di Aceh dari 5,89% (yoy) pada Desember 2022 menjadi 2,02% (yoy) pada Juli 2023. “Sebuah prestasi yang patut kita syukuri dan kita tingkatkan lagi ke depannya,” ujarnya lagi.

Pada acara GNPIP beberapa waktu yang lalu, pihaknya akan memberikan Apresiasi dan Selebrasi atas prestasi berbagai pihak yang telah berkontribusi mendukung pengendalian inflasi selama 2023 ini.

Semoga dengan adanya Apresiasi dan Selebrasi ini, dapat mendorong para pihak untuk semakin tumbuh semangat dan partisipasinya dalam berkontribusi pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023, pungkasnya.

Acara ini juga diawali dengan kegiatan Business Matching Pembiayaan CSR untuk Mendukung Ketahanan Pangan dalam rangka GNPIP 2023, yang dilakukan kemarin Senin 21 Agustus 2023 yang diikuti oleh Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Aceh, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, 19 UMKM/Kelompok binaan dinas terkait , serta 10 Perusahaan mulai dari BUMN, BUMD, Perbankan, hingga perusaahaan swasta yang telah berkomitmen untuk menyalurkan dana CSR mereka guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka GNPIP 2023.