BANDA ACEH | ACEHHERALD.Com — DPD I Partai Golkar Aceh hingga hari ini masih menanti sinyal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sebuah penantian yang bukan tanpa alasan. Dalam partai sebesar Golkar, konsolidasi tidak bisa berjalan atas dasar dorongan daerah semata. Ia perlu kejelasan ritme dan itu ditabuh dari pusat.
Sementara itu, kontestasi perlahan mulai terasa. Nama-nama seperti Andi Haryanto Sinulingga, Teuku Raja Keumangan, Ali Basrah Pasaribu, dan Bustami Hamzah telah disebut-sebut sebagai figur potensial.
Mereka bukan nama asing sebagian bahkan telah diusung dalam perhelatan Pilkada 2024 lalu. Masing-masing membawa jejak dan loyalitas yang panjang kepada partai. Tapi dalam Golkar, seperti halnya dalam organisasi besar lain, kompetensi saja tidak cukup.
Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD I Golkar Aceh, Muazzamsyah, SH., menegaskan bahwa semua calon adalah putra terbaik yang dimiliki Golkar Aceh. Namun, ia juga mengingatkan jika ada calon yang tidak memenuhi persyaratan formal, maka hanya satu jalan yang dapat mereka tempuh diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Diskresi bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, ia adalah hak mutlak ketua umum, sebagaimana diatur dalam AD/ART partai dan dituangkan dalam juklak Musda yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Muazzam kepada Acehherald.com, Rabu (16/7/2025).
Diskresi dalam politik kerap disalahpahami. Ia dianggap sebagai alat untuk memangkas demokrasi. Padahal sejatinya, diskresi adalah ruang kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin untuk membaca situasi yang tidak dapat ditampung seluruhnya oleh aturan tertulis. Ia adalah keputusan sunyi, namun dampaknya bisa membentangkan jalan atau menutup percabangan.
Dan saat diskresi itu keluar dari tangan ketua umum, maka ia bukan sekadar keputusan birokratis. Ia adalah pesan arah. Ia adalah afirmasi bahwa dalam situasi tertentu, keputusan pusat tak hanya penting, tapi dibutuhkan.
“Apabila ketua umum sudah mengeluarkan diskresi, maka wajib diterima oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar. Maka semua kader harus taat dan patuh pada kebijakan partai,” tegas Muazzam.
Muazam menyebutkan pernyataan itu bukan sekadar teori hukum partai. Itu adalah pesan tegas bagi mereka yang terlalu sibuk menghitung suara, tapi lupa pada struktur. Bahkan mereka yang merasa paling senior pun tak bisa menghindar dari legitimasi diskresi. Sebab tanpa itu, partai bisa kehilangan kendali, lalu digiring oleh arus populisme tanpa arah.
Pernyataan itu bukan sekadar pengingat prosedural. Ia adalah seruan untuk menjaga keutuhan partai dari potensi perpecahan, dari godaan ambisi yang kadang lebih besar daripada struktur.
“Musda memang belum digelar. Tapi arah sedang disusun. Dan dalam penantian ini, kita belajar bahwa dalam politik, kadang suara paling menentukan bukan yang paling nyaring, tetapi yang paling dalam dan terarah,” ujarnya.
Golkar Aceh sedang menanti bukan hanya ketua baru. Ia sedang menanti kesepahaman baru, tentang bagaimana loyalitas, struktur, dan kepemimpinan dibangun tak hanya dari suara terbanyak, tapi dari kepercayaan yang dijaga bersama.
Laporan: Andika Ichsan
