BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Muhammad Jasdy, menilai Sekda dan sejumlah Kepala Dinas di Lingkup Pemkab Aceh Besar, tidak lagi bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk terkait perannya sebagai pembantu dan pelaksana dalam ‘Kabinet’ selama Muhammad Iswanto menjabat sebagai Pj Bupati. “Saya melihat selama ini Pj Bupati nyaris seperti bekerja seorang diri tanpa dukungan penuh dari Sekda dan sejumlah Kepala Dinas. Oleh karena itu, kami meminta Pj Bupati untuk segera mengganti Sekda dan sejumlah Kepala Dinas yang kami nilai terkesan cuek dan tidak mau mendukung berbagai program pimpinan,” kata Jasdy, di Banda Aceh, Minggu, (9/7/2023).
Jasdy menambahkan, kepemimpinan Pemkab Aceh Besar yang dijabat Muhammad Iswanto sejak setahun yang lalu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan sebelumnya, seperti defisit anggaran. Beruntungnya, permasalahan tersebut dapat secara perlahan diminimalisir secara bertahap oleh Iswanto yang juga putra asli Blang Bintang itu. “Meskipun berbagai persoalan mampu ditangani Pj Bupati, tapi kami sangat menyayangkan, jika selama ini terkesan bekerja maksimal seorang diri tanpa dukungan tim secara penuh, dan ini kesannya sangat memprihatinkan,” kata Jasdy.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum FPMPA tersebut menyebutkan sejumlah tugas dan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungjawab Sekda namun diabaikan. Diantaranya adalah penataan internal birokrasi Pemkab Aceh Besar. Ia menilai selama setahun terakhir Pj Bupati harus turun tangan langsung sendiri untuk mengawal dan mengkoordinasikan kinerja aparatur di setiap instansi.
“Begitu juga pengelolaan tata keuangan daerah yang secara langsung jadi tanggungjawab Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), tapi tidak terkelola dengan maksimal sehingga menimbulkan defisit anggaran yang harus dihadapi oleh Pj Bupati ,” ungkap Jasdy.
Jasdy menambahkan, masyarakat Aceh Besar dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Pj Bupati bekerja maksimal selama setahun ini nyaris seperti bersolo karir. “Malah selama ini yang terlihat mendukung dan membantu kerja Pj Bupati adalah unsur Forkopimda, bukan penuh dari jajaran internal sendiri. Jelas ini terasa jauh dari kewajaran, terutama dikaitkan dengan soliditas dan kolektivitas sebuah tim,” kata Jasdy.
Dirincikan, sejumlah program nasional yang diamanahkan Pemerintah Pusat ke tiap daerah seperti penanggulangan wabah PMK, inflasi, dan stunting, tak terlihat sedikitpun dukungan kolektif terhadap program tersebut. “Namun sekali lagi, Pj Bupati harus bekerja sendiri dengan menghimpun dukungan Forkopimda. Belum lagi, komunikasi dengan DPRK tidak terbangun dengan baik, bahkan terkesan malah memperkeruh keadaan,” tutur Jasdy.
Oleh sebab itu, Jasdy meminta Pj Bupati Aceh Besar segera merevisi kabinetnya, termasuk Sekda sekaliun dan sejumlah Kepala Dinas yang tidak bekerja dengan baik. “Saya pikir kewenangan itu semua ada di tangan Pj Bupati, karenanya, rotasi dan mutasi segera dilakukan, karena merupakan hal yang lumrah dalam suatu organisasi pemerintahan, guna penyegaran dan munculnya spirit baru dalam bekerja untuk membantu Pj Bupati mengejar ketinggalan- ketingalan selama ini,” pungkas Jasdy.
