BANDA ACEH | ACEH HERALD.com-
Masa jabatan Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, hanya tinggal 13 hari lagi, terhitung sejak Kamis (23/6/2022) hari ini. Nova akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 Juli 2022.
Menurut catatan AcehHerald.com, lima tahun lalu, 5 Juli 2017, Nova Iriansyah dilantik sebagai Wakil Gubernur Aceh setelah unggul dalam Pilkada 2017 bersama Irwandi Yusuf yang dilantik sebagai Gubernur Aceh untuk periode keduanya.
Namun, dalam perjalanannya, Irwandi Yusuf ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terpaksa lengser dari Meuligoe Aceh. Setelah mendapat putusan tetap, Nova Iriansyah yang sebelumnya sebagai wakil gubernur ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur Aceh untuk beberapa lama hingga kemudian dikukuhkan menjadi gubernur Aceh definitif.
Pelantikannya sebagai Gubernur Aceh definitif dilakukan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jln Tgk Muhamamd Daud Bereu-eh, Banda Aceh. Kkini karena masa jabatannya tinggal 13 hari lagi yang akan berakhir pada 5 Juli 2022, Mendagri Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri.
Menanggapi permintaan Tito, DPRA dengan sigap menanggapinya. Keterangan yang diperoleh AcehHerald.com, DPR Aceh sudah mengusulkan tiga ke Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada Senin (20/6/2022). Siapa saja?
Dari tiga nama calon Gubernur Aceh yang diusulkan itu masing-masing Achmad Marzuki, (jenderal bintang dua yang juga mantan Panglima Kodam Iskandar Muda), Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR-RI), dan Safrizal ZA (Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Departemen Dalam Negeri).
Namun, Karena Mendagri Muhammad Tito Karnavian sudah memberikan signal bahwa dalam pengusulan penjabat kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota, tidak ada dari unsur TNI/Polri, lalu yang jadi pertanyaan sekarang siapa di antara dua pejabat esalon satu di Jakarta yang bakal diusul Tito ke Presiden untuk meneruskan usulan DPRA? Indra Iskandar? atau Safrizal ZA?
Bagi rakyat Aceh, Kedua nama tersebut, siapapun yang diusulkan bisa dan cocok. Yang penting kehadiran mereka bisa mempercepat laju pembangunan di Aceh dan sekaligus bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Bukan menambah angka kemiskinan di negeri yang pernah menyumbang pesawat terbang dan emas untuk Indonesia…
Siapa Indra Iskandar?
Menurut data yang dilansir AcehHerald.com dari PPID DPR, Indra Iskandar, lahir di Jakarta, 14 November 1966. Lelaki yang kini disebut-sebut sebagai salah seorang calon penjabat Gubernur Aceh, lndra menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada Jurusan Teknik Sipil tahun 1994. Sedangkan gelar Magister didapatkan dari Universitas Indonesia Jurusan Administrasi Negara pada tahun 2005.
Mulai menjadi PNS pada Maret 1997 dan sempat lama berada di lingkungan Istana Negara mulai pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gusdur. Ia merintis karir di Kementerian Sekretaris Negara ketika Mensekneg Marsilam Simajuntak.
Indra meniti karirnya dari bawah. Pada tahun 2000, ia dipercayakan menjabat sebagai Kasubag Proyek PBB di Sekretariat Negara, kemudian menjabat Kasubag Perencanaan Bangunan pada tahun 2002, Sebagai Kepala Bagian Umum di tahun 2011, menjadi Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah di tahun 2015.
Lelaki yang kini diusulkan DPR Aceh sebagai calon penjabat Gubernur Aceh, Pada 14 Mei 2018, Indra Iskandar diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI hingga sekarang.
Lalu Siapa Safrizal ZA?
Lelaki yang kini disebut-sebut sebagai calon penjabat Gubernur Aceh, Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si., (lahir di Aceh pada 21 April 1970). Putra pasangan Zakaria Ali memulai karirnya dari paling bawah. Meski pernah sukses menjadi Penjabat Gubernur di Kalimantan, Safrizal adalah pamong praja tulen.
Safrizal yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tercatat sebagai lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), usai menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Banda Aceh, Safrizal melanjutkan pendidikan ke APDN Nasional di Jatinangor lulus sebagai angkatan pertama STPDN.
Saat menjalani pendidikan di STPDN ia dipercaya sebagai Wakil Manggala Pati (Wakil Ketua BEM) pertama Manggala Korps Praja STPDN Jatinangor. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke IIP Jakarta. Pada pertengahan 2019, Safrizal menyelesaikan Pendidikan Doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Safrizal mengawali karier sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan jabatan sebagai Lurah Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lhokseumawe tahun 1994. Ia kemudian menjadi sekretaris Camat Kecamatan Makmur, Kabupaten Aceh Utara tahun 1998.
Safrizal muda terlibat aktif dalam persiapan pemekaran Kabupaten Bireuen, mulai dari tahap awal hingga Bireuen menjelma menjadi sebuah daerah kabupaten yang otonom. Di Bireuen ia pernah menduduki posisi Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2000.
Pada tahun 2001 Safrizal hijrah ke Jakarta tepatnya ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mengawali debut karier sebagai Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri.
Serangkaian tour of duty di lingkungan Kemendagri telah dijalaninya, sehingga membuatnya menjadi lebih matang dan kaya akan pengalaman tentang manajemen pemerintahan. Khususnya yang berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus), seperti Aceh, DKI, DIY dan Papua sebagai Direktur penataan daerah dan Otonomi Khusus pada tahun 2016. Berikutnya, selaku kepala pusat Inovasi daerah yang berkecimpung agar daerah berkreasi dalam menjalani roda pemerintahannya.
Setelah diwisuda sebagai doktor dalam bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), Dr Safrizal ZA, MSi mengemban amanah sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Setelah itu ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Selama memangku jabatan tersebut Safrizal juga dipercaya sebagai salah seorang wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. yang sejak 25 Maret 2022 bertugas sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
Pada 15 Februari, Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Safrizal sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, hingga dilantiknya Gubernur Definitif Sahbirin Noor, 25 Agustus 2021.
Penulis M Nasir Yusuf
