DPR Aceh Minta BPN/ATR Hentikan Proses Izin Perpanjangan HGU PTP-I

        * Tunggu Polemik Regulasi Pertanahan Aceh Selesai BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – DPR Aceh meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk tidak melanjutkan semua proses perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang tersebar di seluruh Aceh, termasuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang ada di Aceh … Read more

Wakil Ketua DPRA Safaruddin dan sejumlah anggota DPRA sedang membahas masalah peundaan proses izin HGU untuk Perkebunan dan Pertambangan di Aceh. Foto Humas DPRA

Iklan Baris

Lensa Warga

        * Tunggu Polemik Regulasi Pertanahan Aceh Selesai

BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – DPR Aceh meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk tidak melanjutkan semua proses perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang tersebar di seluruh Aceh, termasuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang ada di Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara sampai selesainya polemic regulasi tentang Pertanahan Aceh, termasuk Qanun Aceh tentang Pertanahan Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Mawardi SE, ketua Banleg DPR Aceh, dalam rapat koordinasi perpanjangan HGU PT Perkebunan Nusantara I di Gedung DPR Aceh. Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR Aceh, pimpinan Komisi I, II dan III DPR Aceh, ketua Banleg, Pimpinan Pansus Perizinan, Migas, Minerba dan Energi Aceh, dan pihak BPN Kanwil Aceh, Distanbun Aceh, Disnak, Biro pemerintahan dan Biro Hukum.

Mawardi M, SE yang akrab disapa dengan panggilan Tgk Adek, menambahkan bahwa semua perizinan HGU perlu dievaluasi, selain banyak masalah seperti status tanah yang masuk dalam wilayah perkampungan dan tanah adat, juga selama ini tidak menguntungkan keuangan Aceh maupun Kabupaten/Kota, dan dalam UU Agraria juga mengatur setiap perpanjangan HGU apabila sudah terbentuk perkampungan, sudah ada fasilitas umum dan ditempati masyarakat maka wajib dikeluarkan ketika perpanjangan HGU seperti di PTPN I Cot Girek, Aceh Utara.

Selanjutnya, Tgk Adek meminta izin HGU itu disesuaikan dengan regulasi yang lebih sesuai, semestinya pemerintah melakukan pelimpahan kewenangan yang diikutsertakan dengan pelimpahan perangkat sehingga menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).

Sebenarnya, sambungnya lagi,”Pemerintah Aceh memiliki wewenang untuk mengatur segala pertanahan di wilayahnya sebagaimana diatur dalam UU No.11/2006. Namun, polemik regulasi atas pertanahan ini memang belum selesai, maka wajib kita selesaikan”

Baca Juga:  Badan Keahlian Setjen DPR RI Diskusi dengan BPBD Aceh Besar

Dalam pertemuan tersebut, direkomendasikan juga agar Pemerintah Aceh membentuk tim kajian terkait permasalahan Hak Guna Lahan Usaha (HGU) dan berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh,”jelas Tgk Adek

Makanya, komitmen yang kita minta pada Menteri ATR/BPN wajib menggutamakan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait Perizinan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Aceh. Begitu pula atas ketentuan pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh lainnya, Menteri ESDM, Menteri investasi dan BKPM juga demikian atas izin pertambangan dan Migas,”tegas Mawardi

Diakhir penjelasannya, Ketua Banleg Aceh menyampaikan bahwa Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, sesaat setelah selesai rapat koordinasi tersebut, langsung memerintahkan pada Sekretarat Dewan DPR Aceh segera menyiapkan surat resmi untuk disampaikan langsung kepada bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kanwil BPN Aceh. Isi surat tersebut merupakan Rekomendasi DPR Aceh terkait status Perizinan HGU Perkebunan di Aceh.

Saya atas nama Pimpinan DPR Aceh, jelas Saiful Bahri, kami sangat apresiasi pada Presiden RI atas komitmennya dalam menjalankan Undang-undang No.11/2006, karena UU inilah yang mempertemukan kepentingan politik para pihak, RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)” dalam membangun masa depan Aceh”

“Saya dan Bersama pimpinan dan anggota DPR Aceh lainnya, terus berupaya agar efektifitas pelaksanaan UU No.11/2006 dapat kita wujudkan kedepan,”tutup Tgk Adek. (*)

Berita Terkini

Haba Nanggroe