BLANGPIDIE I ACEH HERALD.com – Tim Anggaran DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setempat mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
KUA PPAS merupakan dokumen penting karena sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), baik APBK Murni dan APBK Perubahan pemerintah kabupaten/kota.
Rencana KUA PPAS Perubahan 2023 sebagai cikal bakal APBK Perubahan Abdya tersebut mulai dibahas sejak Senin (11/9/2023), dijadwalkan selama tiga hari atau hingga Rabu (13/9/2023) mendatang.
Pembahasan rencana anggaran perubahan oleh tim legislatif dan eksekutif tersebut, setelah Pj Bupati Abdya diwakili Sekda, Salman Alfarisi ST, menyerahkan dokumen rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2023 dalam Rapat Paripurna DPRK di Gedung Dewan setempat, Senin pagi tadi.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Abdya, Syarifuddin, dihadiri Anggota Forkopimkab, Kepala SKPK, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan SKPK, para Asisten, Camat, termasuk KIP, MPU, MPD, MAA serta unsure terkait lainnya.
Mewakili Pj Bupati Abdya yang sedang melaksanakan tugas keluar daerah, Sekda Salman Alfarisi membacakan dokumen rancangan KUA PPAS Perubahan dalam rapat paripurna tersebut, kemudian dokumen dimaksud diserahkan kepada Wakil Ketua DPRK, Syarifuddin, disaksikan anggota Forkopimkab setempat.
Dari dokumen KUA PPAS Perubahan yang dibacakan Sekda Abdya, terungkap kalau Belanja Daerah tahun anggaran 2023, direncanakan bertambah sebesar Rp 7,5 miliar lebih, dari sebelumnya berjumlah Rp 957,3 miliar lebih sehingga setelah perubahan, total anggaran belanja daerah menjadi Rp 964,9 miliar lebih.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dari sebelumnya sebesar Rp 858 miliar lebih, direncanakan bertambah sebesar Rp 16,5 miliar lebih, sehingga total angaran pendapatan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 874,5 miliar lebih.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp 102,3 miliar lebih, direncanakan turun sebesar Rp 9,9 miliar lebih, sehingga setelah perubahan, pembiayaan daerah berubah menjadi Rp 92,3 miliar lebih.
Akan hal lainya, pengeluaran pembiayaan tahun 2023 yang sebelumnya sebesar Rp 3 miliar, menurun sebesar Rp 1 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 2 miliar. Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi Rp 90,3 miliar lebih.
Penulis : Zainun Yusuf (Aceh Barat Daya)
